Serangan siber juga terjadi terhadap beragam situs web pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kota/kabupaten. Begitu juga situs web milik perguruan tinggi negeri. Namun tidak sampai menganggu layanan publik dari instansi tersebut.

Namun, serangan terhadap perbankan BSI sudah benar-benar mengganggu kenyamanan dan layanan publik terutama daerah seperti Aceh dan para nasabah pecinta bank dengan sistem syariah.

Error layanan digital perbankan selama 3 hari merupakan permasalahan yang terparah dalam sejarah perbankan Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengagungkan keuangan digital, begitu juga dengan otoritas jasa keuangan dan BI. Keduanya gencar sekali mempromosikan kehandalan keuangan digital. OJK berkomitmen menyiapkan ekosistem perbankan yang berbasis keuangan digital.

Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Video KPK Tetapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Sebagai Tersangka Kasus Proyek Jalan

Bahkan BI berinvestasi triliun rupiah membangun sistem keuangan digital yang dikenal BI FAST dimana semua transaksi keuanga di-settle dalam hitungan detik antar bank, antar platform dan antar batas daerah.

Namun apa yang terjadi dengan perbankan plat merah BSI adalah tamparan telak terhadap penyelesaian serangan siber di perbankan nasional. Ini menunjukan tidak efisien, tidak optimal dan tidak sigap sistem IT perbankan syariah plat merah Indonesia

Refleksi dari serangan siber tersebut adalah sejauh mana keandalan dan kepatuhan tata kelola sistem teknologi perbankan plat merah. Apalagi BSI adalah perbankan plat merah hasil merger seluruh bank syariah dan unit syariah milik BUMN.

Error layanan keuangan BSI adalah persoalan reputasi bank syariah plat merah Indonesia. Bila reputasi rusak, seharusnya ada pihak yang bertanggungjawab dan berani tampil kedepan meminta maaf kepada publik.

Baca Juga: Wahyu Sutono: Biarkan Jokowi Jadi Diri Sendiri