PDI Perjuangan: Antara Hak Prerogatif Ketua Umum Versus Manuver Politik Para Kader Internal Partai
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Minggu, 07 Mei 2023 01:03 WIB
Tentu saja, nasib rakyat dan bangsa ini akan berada ditangannya. Begitu salah menentukan pilihan, maka akibatnya bisa saja menyebabkan negara ini mengalami kebangkrutan sebagaimana negara Sri Lanka atau negara Pakistan yang saat ini menuju krisis ekonomi.
Di samping itu, tentu saja hitung-hitungannya pun harus matang, oleh karena hanya partai sajalah yang mengemban amanah secara konstitusi dalam memutuskan calon yang menentukan arah bangsa ini kedepan.
Kehadiran Puan Maharani dan Ganjar Pranowo selaku kader partai yang diusung masyarakat sebenarnya sah-sah saja, sebab bagaimana pun setiap warga negara memang punya hak untuk dipilih dan memilih.
Baca Juga: Puisi Syaefudin Simon: Nyanyian Jangkrik di Masjid Nabawi
Apalagi selaku kader PDI Perjuangan, walau berbagai pihak mencurigai jika mereka memiliki ambisi terhadap pencalonan dirinya tersebut.
Namun hal itu harus dimaknai bahwa masyarakat melihat potensi diri mereka yang dianggap memiliki kapasitas untuk ikut dalam pertarungan pilpres 2024 nantinya.
Tentu saja alternatif pilihan dari internal PDI Perjuangan akan membutuhkan pertimbangan Ketua Umumnya dari apa, bagaimana, serta sejauh mana amanat partai itu akan mampu dijalani oleh salah satu dari kandidat yang akan dipilihnya.
Posisi Puan Maharani yang sering disebutkan sebagai anak biologis Megawati memang tidak dapat dipungkiri. Namun pengkebirian politik terhadap Puan Maharani pun bukanlah hal yang positif dalam demokrasi politik.
Baca Juga: Tentang Orang yang Sering Menuduh Curang Dalam Pemilu
Masyarakat harus melihat persoalan ini secara jernih dan cermat. Selaku kader partai, Megawati boleh melarang Puan Maharani untuk maju sebagai calon dari partai PDI Perjuangan.