Kondisi ini berbeda terbalik dengan Cilegon. Di kota itu ada ada 382 masjid dan 287 musholla di Cilegon. Tapi tak ada satu pun gereja, pura, maupun vihara. Padahal jumlah warga Kristen dan Katolik di sana pada tahun 2019 mencapai 8000 orang.

Tahun lalu, Cilegon menjadi berita besar karena penolakan masyarakat secara massif terhadap pembangunan gereja HKBP Maranatha.

Bahkan walikotanya turut menandatangani pernyataan penolakan pembangunan gereja itu. Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang secara terbuka bilang, di Cilegon tidak boleh ada gereja.

Baca Juga: Bawa PSM Makassar Juara BRI Liga 1, Pelatih Bernardo Tavares Disorot Media Olahraga Portugal

Kondisi-kondisi itulah yang menyebabkan Singkawang dinilai sebagai kota paling toleran dan Cilegon kota yang paling tidak toleran.

Yang mengecam laporan SETARA sudah ada. Salah satunya adalah Wali Kota Depok Mohammad Idris. Dia tak terima kotanya disebut memiliki tingkat toleransi sangat rendah. Idris menganggap metode yang digunakan SETARA tak bisa diandalkan.

SETARA sendiri menyebut Depok tidak toleran karena pemerintah menyegel masjid Ahmadiyah. Idrisnya membantah. Menurutnya, penyegelan itu dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Mengherankan ya. Di mana pula ada undang-undang di Indonesia yang memerintahkan penyegelan rumah ibadah?

Baca Juga: Pasukan TNI Dipecundangi, Status Operasi di Papua Ditingkatkan Jadi Operasi Siaga Tempur

Laporan SETARA ini bukan abal-abal. Mereka itu serius mempelajari kondisi masing-masing daerah.