Hidayaturrohman mengaku, pihaknya sudah pernah berkoordinasi dengan Sekda Pemkab Pamekasan dua tahun lalu.

Akam tetapi, kata Hidayaturrohman tidak ada perkembangan.

"Kami juga turun langsung melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa," katanya.

"Sebab pelat merah bukan hanya ada di dinas tapi di pemerintah desa juga, dan kami telah memberikan sosialisasi."

"Hingga membuat inovasi pelayanan pembayaran pajak di desa, akan tetapi tidak membuahkan hasil," katanya.

Dayat berharap, tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Pamekasan segera teratasi.

Tentu semi kelancaran tata kelola pemerintah, karena pajak penerimaan negara ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur kini mengusut kasus tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas.

Tunggakan terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) setempat dalam tujuh tahun terakhir ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemkab Pamekasan Sahrul Munir menyampaikan sejumlah tanggapan.