“Kami hanya ingin pemerintah mengundang kami dan mendengarakan semua keluhan-keluhan kami di lapangan terkait Zero ODOL ini,” tukasnya.

Dani, salah satu Koordinator Pengemudi truk Jawa Barat, bahkan mengakui kalau pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib para pengemudi hingga saat ini.

Dia juga menuturkan kalau Kemenhub tidak pernah berkomunikasi apalagi mengundang mereka untuk membahas kebijakan pelarangan ODOL ini.

Baca Juga: Update Terbaru Jumlah Korban Gempa Turki, Meninggal hingga Luka luka

“Itu bohong besar. Karena apa? Kalau kami dipanggil tidak mungkin kami ditindas terus di lapangan seperti ini. Kami juga tidak pernah menyetujui kebijakan ini sampai kami diperlakukan adil,” katanya.

Dia mengutarakan bahwa para pengemudi meminta agar hal-hal yang terkait dengan perlindungan terhadap pengemudi supir truk juga dimasukkan dalam Undang-Undang.

Menurutnya, yang ada di Undang-Undang itu semua hanya terkait dengan hal-hal yang memberatkan para pengemudi.

“Kami ingin ada aturan yang mengatur perlindungan pengemudi. Kami hanya ingin mencari keadilan atau kebijakan yang berimbang. Katanya kami sebagai penunjang perekonomian negara, sebagai pahlawan logistik, tetapi nyatanya sampai hari ini tidak diperhatikan. Karenanya, kami ingin agar Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu segera direvisi,” ucapnya.

Baca Juga: Tak Terima Terlahir Sebagai Laki Laki, Inilah Profil Nong Poy yang Kini Jadi Transgender Tercantik di Dunia

Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim alias Inces, Koordinator Pengemudi dari wilayah Jawa Timur dan Lombok mengatakan pemerintah hanya memberikan janji-janji saja untuk segera mengundang para pengemudi guna membahas pelarangan ODOL ini.