Demokrat Menang Midterm AS, Arah Perang Iran-Gaza-Ukraina Berubah
ORBITINDONESIA.COM – Kemenangan Demokrat dalam midterm election AS memicu pertanyaan besar: apakah Kongres baru akan menghentikan perang Iran, menekan Israel di Gaza, dan memulihkan dukungan untuk Ukraina. Perang Iran yang diputuskan Presiden Donald Trump disebut menelan biaya sekitar US$47 miliar dan ikut mendorong lonjakan harga energi setelah Selat Hormuz ditutup.
Artikel sumber menegaskan midterm kali ini dipandang sebagai referendum atas kebijakan Trump, terutama keputusan memulai perang dengan Iran pada Februari. Dampaknya terasa di dompet warga, karena krisis energi membuat harga bahan bakar naik dan memukul sektor domestik.
Di saat yang sama, hubungan transatlantik retak karena Trump menarik dukungan untuk Ukraina, menunda bantuan, dan melonggarkan sanksi minyak Rusia. Di Timur Tengah, Demokrat arus utama historisnya pro-Israel, tetapi gelombang progresif baru lebih vokal mengecam perang Gaza dan kekerasan pemukim di Tepi Barat.
Hasil pemilu dalam artikel menunjukkan Demokrat merebut kembali DPR dan Senat, dengan komposisi Senat 54 kursi Demokrat dan 44 kursi Republik, sementara dua kursi belum diputuskan. Di DPR, Demokrat meraih 242 kursi, melampaui ambang 218, sedangkan Republik 151 kursi.
Kemenangan ini memberi Demokrat kendali agenda legislasi, terutama melalui “power of the purse” atau kuasa anggaran yang disebut Senator Chuck Schumer sebagai alat menahan presiden yang berperang tanpa persetujuan publik. Namun Trump mengancam memakai hak veto, dan veto hanya bisa digugurkan dengan mayoritas dua pertiga di dua kamar, sesuatu yang menurut artikel belum dimiliki Demokrat.
Untuk perang Iran, problemnya bukan sekadar politik, tetapi logistik dan risiko pasukan di lapangan. Peneliti James Boys dari University College London menilai pemotongan dana saat “troops in theatre” bisa dipersepsikan mempertaruhkan nyawa tentara AS, sehingga manuver Kongres tidak semudah slogan kampanye.
Artikel juga menyebut War Powers Resolution 1973 kemungkinan kembali tidak efektif, karena presiden dapat memveto dan Kongres sulit mengumpulkan supermayoritas. Celah ini menjelaskan mengapa Trump sejak Januari 2025 bisa menyeret AS ke dua perang dengan Iran tanpa persetujuan Kongres, dengan mengandalkan perintah eksekutif.
Di Gaza, perubahan paling menarik justru datang dari dinamika internal Demokrat, bukan sekadar pergantian kursi. Kandidat progresif yang terpilih, termasuk Abdul El-Sayed dari Michigan, secara terbuka menyerukan penarikan bantuan AS untuk Israel, meski diserang kampanye keras dari Republik dan super PAC pro-Israel AIPAC.
Trump sendiri, menurut artikel, mencoba meredam kemarahan pemilih pada hari pemungutan suara dengan klaim bahwa Benjamin Netanyahu menyarankan penghentian bantuan AS sebesar US$4 miliar per tahun. Kantor Netanyahu tidak berkomentar, sehingga pernyataan itu menggantung sebagai manuver politik yang sulit diverifikasi.
Untuk Ukraina, artikel menggambarkan pembalikan tajam dari era Biden yang bersumpah “tidak akan meninggalkan” Kyiv. Trump menuding serangan Ukraina ke fasilitas minyak Rusia sebagai pemicu kenaikan harga diesel global, menunda transfer senjata, meminta Zelenskyy mundur, bahkan melonggarkan sanksi minyak Rusia yang sebelumnya didukung bipartisan.
Dalam konteks itu, kemenangan Demokrat memberi Ukraina harapan baru, karena Zelenskyy menyebut Demokrat “sangat jelas” mendukung bantuan dan pemulihan koneksi AS-Eropa. Namun harapan ini tetap bertabrakan dengan realitas bahwa presiden mengendalikan banyak tuas kebijakan luar negeri, dari diplomasi hingga eksekusi bantuan.
Kemenangan Demokrat bukan otomatis berarti AS akan berhenti berperang, tetapi membuka ruang koreksi yang selama ini tersumbat oleh dominasi eksekutif. Pemilu ini memperlihatkan pola klasik demokrasi modern: harga bensin dan biaya hidup sering lebih menentukan arah geopolitik dibanding pidato moral di panggung internasional.
Perang Iran menjadi ujian paling telanjang tentang batas kekuasaan presiden, karena Kongres bisa mengunci anggaran, tetapi takut dicap “mengorbankan pasukan”. Jika Demokrat gagal memanfaatkan kuasa fiskal dengan desain yang rapi, kemenangan mereka bisa berubah menjadi simbol tanpa dampak.
Di Gaza, garis patah justru berada di tubuh Demokrat sendiri, antara tradisi pro-Israel dan generasi progresif yang menganggap perang itu genosida serta mengecam pogrom pemukim di Tepi Barat. Jika fraksi progresif konsisten, tekanan terhadap bantuan militer bisa menjadi isu utama yang memaksa Washington menghitung ulang “cek kosong” yang selama ini diberikan.
Untuk Ukraina, pertanyaannya bukan sekadar apakah bantuan kembali mengalir, melainkan apakah AS sanggup memulihkan kredibilitasnya setelah sinyal yang saling bertentangan. Eropa membaca pemilu ini sebagai peluang menambal retak, tetapi mereka juga belajar bahwa kebijakan AS bisa berubah drastis hanya karena pergantian satu aktor di Gedung Putih.
Mulai Januari, Kongres baru bisa mengubah arah tiga konflik besar: Iran, Gaza, dan Ukraina, tetapi tidak dengan tombol ajaib. Pertarungan sesungguhnya adalah tarik-menarik antara veto presiden, kuasa anggaran, dan opini publik yang makin sensitif terhadap biaya perang.
Pemilu ini mengirim pesan keras bahwa kebijakan luar negeri yang mengabaikan dampak domestik punya harga politik yang nyata. Pertanyaannya kini, apakah para pemenang berani mengubah arsitektur keputusan perang, atau hanya mengubah retorika tanpa menyentuh akar masalah.
(Orbit dari berbagai sumber, 6 November 2026)
