DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Dinilai Berkhianat, Demokrat Tunjukkan Bukti Surat Anies Baswedan Pernah Minta AHY Jadi Cawapres

image
Demokrat Tunjukkan Bukti Surat Anies Baswedan Pernah Minta AHY Jadi Cawapres

ORBITINDONESIA.COM- Partai Demokrat dikejutkan dengan kabar keputusan sepihak pimpinan Nasdem Surya Paloh memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres mendampingi Anies Baswedan.

Publik kini menyoroti sikap Anies Baswedan yang tidak berani menyampaikan langsung ke Demokrat, bahwa dirinya secara dadakan setuju menggandeng Cak Imin. Anies pun dinilai telah berkhianat.

Padahal, Anies Baswedan sebelumnya sudah meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mau menjadi Cawapres.

Baca Juga: Spoiler Drakor The Uncanny Counter 2 Episode 11, Plot Twist Ma Ju Seok Jadi Final Boss Do Ha Na

Kini, Demokrat menunjukkan bukti sebuah surat yang ditulis Anies Baswedan untuk AHY. Surat tersebut berisi permintaan agar AHY mau menjadi Cawapres.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membagikan foto surat yang ditulis Anies Baswedan.

Surat yang disebut Herzaky ditulis pada tanggal 25 Agustus 2023 itu berisi harapan Anies kepada AHY agar bersedia menjadi bakal pendampingnya untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga: Sebelum Dikhianati, Demokrat Cium Aroma Upaya Penundaan Deklarasi Anies dan AHY

"Mas AHY, Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahan-Nya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat," demikian isi surat yang dibagikan Herzaky dikutip dari Antara, Jumat 1 September 2023.

Hingga berita ini ditulis, Anies, yang merupakan bakal capres usungan Koalisi Perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belum buka suara terkait kebenaran surat tersebut.

Terlepas dari harapan Anies berpasangan dengan AHY, sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan menyetujui dan menerima keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk Anies pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Spoiler Drakor The First Responders 2 Episode 8, Apa yang Ditemukan dari Hasil Otopsi Mayat Yang Chi Young

Kabar penetapan Muhaimin sebagai pasangan Anies itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.

"Tiba-tiba, terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai (bakal) cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," katanya.

"Malam itu juga, (bakal) capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, (bakal) capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Teuku Riefky.

Terkait kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB, Surya Paloh mengatakan bahwa penetapan pasangan Anies-Muhaimin itu belum resmi.

"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa. Jadi, kita tunggu perkembangan satu, dua hari ini," kata Surya Paloh di NasDem Tower.

Surya Paloh juga memastikan Koalisi Perubahan setidaknya hingga Kamis masih eksis dan dia berharap Partai Demokrat tetap bergabung dalam koalisi yang mendukung Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 itu.

Sementara itu, Jumat sore, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat majelis tinggi di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Rapat tersebut dijadwalkan membahas persoalan koalisi menyusul penetapan Anies-Muhaimin.

Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat***

 

Berita Terkait