ORBITINDONESIA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatra Selatan mendukung lurah dan kepala desa sebagai paralegal untuk menciptakan ketertiban hukum, keamanan, serta kesadaran hukum.

"Seluruh lurah dan kepala desa didukung menjadi paralegal berperan aktif dalam menyelesaikan setiap perkara di masyarakat non litigasi dan inklusif," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatra Selatan Ilham Djaya di Palembang, Jumat 2 Juni 2023.

Pada tahun 2023 ini, ada enam lurah/kades di Sumatra Selatan didukung memperoleh penghargaan atas perannya sebagai 'Non Litigation Peacemaker' atas upaya mereka dalam menciptakan ketertiban hukum, keamanan, serta kesadaran akan hukum di desa/kelurahan mereka masing-masing.

Baca Juga: Dwi Widiastuti Lurah Setu Masuk 10 Terbaik Paralegal Justice Award, Ibnu Chuldun Beri Ucapan Selamat

Kemenkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama dengan Mahkamah Agung, serta didukung oleh Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, membuka pendaftaran Paralegal Justice Award dimulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 dan telah terjaring 300 orang lurah/kades berasal dari 30 provinsi, 123 kabupaten/kota.

Lurah asal Sumsel yang memperoleh penghargaan pada malam anugerah Paralegal Justice Award yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila yakni masing-masing satu lurah di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Lubuklinggau, dan empat lurah di Kota Palembang.

Dua lurah dari luar Palembang yang memperoleh Anugerah Paralegal Justice Award yakni Lurah Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Musmulyadi, dan Lurah Lubuk Kupang Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau Ulil Amry.

Kemudian empat lurah asal Palembang yang memperoleh penghargaan Anugerah Sasana Desa Jagaddhita yakni Lurah Sukabangun, Kecamatan Sukarami Deni Akbar, Lurah Kepamdean Baru, Kecamatan Ilir Timur I Agustini, Lurah 26 ilir, Bukitkecil Epriyansah, serta lurah Karangjaya, Gandus Yerri Equardo.

Penghargaan kepada para lurah tersebut diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin, serta Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana, ujarnya.

Dia menjelaskan, Paralegal Justice Award adalah penghargaan kepada lurah/kades yang telah lulus Paralegal Academy serta mendapat penghargaan Non litigation Peacemaker terhadap mereka yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan setiap perkara di masyarakat non litigasi dan inklusif.