Sedangkan penghargaan Anubawa Sasana Desa Jagadhita yang diberikan kepada lurah/kepala desa karena perannya mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan implementasinya, kata Ilham.

Menkumham Yasonna H. Laoly dalam sambutannya pada acara malam anugerah Paralegal Justice Award yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan saat ini level Hak Asasi Manusia di mata internasional bisa dianggap sebagai periode transisi yang mengarah pada suatu ketertiban hukum dunia, dimana Individu akan mengambil peranan yang lebih penting sebagai subjek, hak- hak, tanggung jawab, dan tugas internasional.

“Kami menilai peran lurah dan kepala desa sangatlah strategis sebagai pemimpin di masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya, serta mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan Paralegal Justice Award,” ujarnya.

Menkumham juga memandang lurah/kepala desa yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di kelurahan/desa perlu diberikan suatu apresiasi.

Sedangkan Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa kegiatan Paralegal Academy merupakan sebuah upaya nyata dari pemerintah dalam membangun akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Pasal 27 dan 28D UUD NRI 1945 menegaskan kesamaan di hadapan hukum, perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara, termasuk masyarakat di desa, berhak mendapatkan layanan dan bantuan hukum, termasuk konsultasi hukum dan informasi hukum,” kata Widodo. ***