ORBITINDONESIA – Hacker Bjorka, yang mengklaim mampu menembus berbagai akun pemerintah, ada kemungkinan bekerja untuk kepentingan kubu oposisi atau kelompok-kelompok anti pemerintah.

Dugaan itu muncul di kalangan sejumlah netizen kritis, yang dipantau oleh OrbitIndonesia, Selasa, 13 September 2022. Di sejumlah grup WA memang ulah Bjorka menjadi bahan diskusi menarik.

Dugaan Bjorka adalah bagian dari skenario kelompok anti pemerintah terlihat dari target serangannya. Bisa dibilang 90 persen yang diserang Bjorka adalah Lembaga dan pejabat pemerintah, serta tokoh-tokoh yang dianggap pro-pemerintah.

Baca Juga: Kisah Seorang Bapak Tua yang Jualan Kripik di Emperan Alfamart

Denny Siregar adalah pegiat media sosial dan bukan pejabat pemerintah. Tetapi dia diserang karena dianggap sering bersuara mendukung posisi pemerintah. Tidak ada satupun tokoh oposisi atau anti pemerintah yang diserang. 

Masyarakat tidak tahu persis siapa sosok Bjorka itu. Tetapi kalau menggunakan teori intelijen, harus dilihat: pihak mana yang diuntungkan olah aksi-aksi Bjorka, dan pihak mana yang dirugikan oleh ulah Bjorka.

Jawabannya terang benderang: Pihak yang dirugikan adalah pemerintah, sedangkan yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok oposisi dan anti pemerintah. Dari sini, cukup jelas posisi Bjorka ada di mana.

Aksi-aksi Bjorka tampaknya bertujuan merusak kredibilitas pemerintah dan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Pemerintah dikesankan sebagai lemah, bodoh, tidak mampu, tidak kapabel, dan sebagainya.

Baca Juga: Kenapa Barat Sebarkan Propaganda Anti China

Pada saat yang sama, seolah-olah seperti dikoordinasikan, aksi-aksi demo anti kenaikan harga BBM sedang digencarkan di lapangan. Jadi, ada kombinasi antara digelorakannya aksi massa di lapangan dan serangan Bjorka ke akun pemerintah.

Lalu, apa target besarnya? Untuk menjatuhkan pemerintah Jokowi saat ini tampaknya tidak mudah. Namun, ada target lain yang lebih realistis sampai 2 tahun ke depan.

Yakni, kombinasi serangan gencar Bjorke dan aksi massa demo BBM di lapangan diharapkan akan menciptakan kondisi sedemikian rupa, yang merugikan kubu pro pemerintah pada Pemilu dan Pilpres 2024.

Tentu saja, semua uraian di atas sifatnya masih dugaan dan spekulasi dari para netizen, yang berdiskusi di media sosial. Namun bukan sekadar spekulasi kosong. ***