ORBITINDONESIA.COM - Kita mulai dulu dengan data. Ini  survei LSI Denny JA, bulan Agustus 2023. Sebanyak 16,8 persen saja yang menyatakan setuju presiden sebagai petugas partai.

Tapi mayoritas publik sebesar 71,6 persen menyatakan; “Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.”

Pertanyaannya:Why? Mengapa? Mengapa mereka tidak setuju?

Sederhana saja alasannya. Mereka berbondong-bondong datang ke TPS memilih seorang presiden.

Bagi mereka presiden akan bekerja untuk kepentingan mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk prinsip keadilan yang mereka inginkan, bukan bekerja untuk kepentingan partai!

Katakanlah kata “Petugas.” ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan “presiden petugas rakyat,” atau “presiden petugas konstitusi.”

Di konstitusi kita tak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa presiden bertanggung-jawab kepada partai.

Memang benar Presiden itu diusulkan oleh partai. Tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya.

Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya.