Israel Kuasai Zona Penyangga Suriah, Penahanan Warga Meningkat
ORBITINDONESIA.COM – Israel kuasai zona penyangga Suriah di Quneitra-Daraa, dan dampaknya paling terasa pada keluarga yang kehilangan orang tercinta. Ahmad Hassan al-Din menghitung persis waktu sejak putranya, Saddam, dibawa tentara Israel dari ladang dekat Dataran Tinggi Golan pada April 2024.
Al-Din mengatakan Saddam, saat itu 17 tahun, pergi memberi makan hewan sebelum fajar dan sempat menenangkan keluarganya lewat telepon. Tak lama, mereka menyaksikan Saddam digiring dengan tangan diborgol dan kaki dirantai melintasi ladang.
Militer Israel disebut menuduh Saddam memasuki “wilayah negara Israel” tanpa izin. Keluarga membantah, karena itu lahan pertanian mereka dan akses ke kawasan penyangga diatur izin khusus UNDOF, pasukan PBB yang lahir dari kesepakatan pelepasan pasukan 1974.
Video penangkapan yang direkam sang ayah telah diverifikasi penyelidik sumber terbuka France24 dan organisasi HAM. Organisasi kemanusiaan lalu menemukan indikasi Saddam, kini 19 tahun, kemungkinan ditahan di penjara di Israel.
DW meminta penjelasan militer Israel tentang tuduhan dan sistem hukum yang dipakai untuk menahan warga Suriah. Juru bicara menyatakan akan menyelidiki, tetapi hingga laporan ditulis tidak ada jawaban lanjutan.
Sejak rezim Assad tumbang pada Desember 2024, Israel mengambil alih zona demiliterisasi yang sebelumnya dipantau PBB. Sejumlah politikus Israel menyatakan kesepakatan 1974 tidak lagi berlaku dan menyebut kehadiran itu “sementara” demi keamanan.
Namun, tanda-tanda permanensi muncul cepat dan terukur. UNDOF pada November 2025 menyebut Israel telah membangun 10 pangkalan di kawasan tersebut.
Dari pangkalan itu, laporan Karam Shaar Advisory (Januari) menggambarkan pola operasi yang berulang dan sistematis. Patroli lapis baja masuk ke kawasan berpenduduk, pos pemeriksaan sementara didirikan, lalu warga sipil dihentikan, digeledah, diinterogasi, dan ponselnya diperiksa.
Dalam sejumlah kasus, data biometrik juga dikumpulkan, yang mengubah kontrol keamanan menjadi praktik pendataan populasi. Di tingkat akar rumput, operasi berlanjut pada penggerebekan rumah, tempat usaha, sekolah, serta pemagaran lahan dan sumber air.
Otoritas Quneitra menyatakan pasukan Israel menyita lebih dari 200 domba, menghancurkan sumur air minum, meratakan lahan hortikultura, dan merusak bangunan. Mousa Khalil, 65 tahun, mengatakan rumah dua lantai berisi empat apartemen di Hamidiyah dihancurkan total, dan ia kini mengambil pekerjaan apa pun untuk menabung membangun kembali.
Data Sijil Center menegaskan eskalasi bukan sekadar persepsi, melainkan tren yang bisa dihitung. Mereka mencatat 818 insiden antara 25 Agustus–31 Desember 2025, rata-rata 45 insiden per pekan.
Sejak awal 2026, Sijil Center mencatat 1.632 penyusupan, rata-rata 48 insiden per pekan. Angka ini memberi konteks bahwa penahanan warga seperti Saddam berdiri di atas rutinitas operasi lintas batas, bukan kejadian tunggal.
Sejak Desember 2024, sekitar 200 warga Suriah ditangkap, menurut dokumentasi yang sama. Mayoritas dibebaskan dalam 24 jam setelah pemeriksaan, tetapi diperkirakan 40–50 orang masih berada di penjara Israel, termasuk beberapa yang ditahan sebelum pergantian pemerintahan 2024.
Para ahli menilai penyeberangan perbatasan, penangkapan warga negara lain, dan pemindahan ke penjara negara penangkap adalah pelanggaran hukum internasional. Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut tindakan Israel di Suriah selatan sebagai kemungkinan kejahatan perang.
Israel menyatakan Suriah selatan harus menjadi “zona demiliterisasi” dan mengklaim menahan individu yang diduga terlibat “kegiatan teroris.” Narasi ini memadukan trauma keamanan Israel pasca-7 Oktober dengan kebijakan pencegahan yang bergerak dari perbatasan menuju kendali wilayah.
Elizabeth Tsurkov dari New Lines Institute menilai trauma kolektif itu membuat publik dan aparat Israel takut invasi lintas batas terulang. Ia juga menulis Israel memandang pemerintah baru di Damaskus sebagai “pemerintahan jihad” yang tunduk pada Turkiye, sehingga tujuan utamanya adalah pusat yang terlalu lemah untuk mengancam.
Di titik ini, bahasa keamanan berisiko menjadi selimut bagi ekspansi yang tenang namun konsisten. Ketika pos pemeriksaan, pemindaian ponsel, dan pengumpulan biometrik menjadi rutinitas, yang terbentuk bukan sekadar pagar pertahanan, melainkan infrastruktur penguasaan.
Etana, lembaga kajian Suriah, menambahkan motif strategis yang lebih dingin. Penguasaan Gunung Hermon memungkinkan Israel memantau Lebanon, sementara akses atas wilayah kaya air permukaan di Quneitra dan Daraa barat memberi nilai sumber daya yang sulit dipisahkan dari logika pendudukan.
Perundingan yang dimediasi AS untuk menghidupkan kembali kesepakatan 1974 kandas pada akhir 2025, lalu penyusupan meningkat. Menteri Luar Negeri Suriah kepada Axios menegaskan “keamanan tidak bisa berjalan satu arah,” dan meminta Israel mempertimbangkan kekhawatiran Suriah soal kebijakan ekspansionis.
H.A. Hellyer dari RUSI mengingatkan bahwa “zona keamanan” Israel kerap berubah menjadi pendudukan atau aneksasi permanen. Ia menyebut kondisi ini sebagai “Israeli paramountcy,” ketika negara kuat menyingkirkan negara lemah semata lewat kekuatan senjata dan aturan seolah tak berlaku.
Di sinilah tragedi Saddam menjadi lebih dari kisah keluarga, karena ia mengukur harga manusia dari kebijakan geopolitik. Jika puluhan orang bisa lenyap ke penjara lintas batas tanpa transparansi, maka pesan yang tersisa bagi warga adalah ketidakpastian yang dipelihara.
Israel kuasai zona penyangga Suriah bukan hanya sebagai isu garis peta, melainkan sebagai perubahan cara hidup di desa-desa selatan yang bergantung pada ladang, air, dan mobilitas. Ketika operasi harian menjadi normal, batas antara “sementara” dan “permanen” memudar tanpa pernah diumumkan.
Diplomasi menjadi satu-satunya jalur yang tersisa bagi warga Suriah, tetapi diplomasi yang tanpa mekanisme akuntabilitas mudah berubah menjadi penundaan. Pertanyaannya sederhana namun menentukan: berapa lama dunia membiarkan keamanan didefinisikan oleh pihak terkuat, sementara keluarga seperti al-Din menghitung hari tanpa kepastian nasib anaknya. (Orbit dari berbagai sumber, 31 Agustus 2026)
