• Home
• Opini

Satrio Arismunandar: Mas Botok dan Kelas Menengah yang Terlalu Nyaman untuk Berjuang

Oleh Satrio Arismunandar

ORBITINDONESIA.COM - Ada satu hal yang belakangan mengusik pikiran saya ketika melihat riuh rendah media sosial setelah aksi Mas Botok dan kawan-kawan dari Pati.

Saya mulai bertanya: jangan-jangan problem sebagian kelas menengah Indonesia bukan karena mereka tidak peduli pada keadaan negeri ini, tetapi karena mereka terlalu nyaman untuk ikut menanggung risiko perjuangan?

Ini tentu bukan tuduhan kepada seluruh kelas menengah. Banyak sekali orang kelas menengah yang bekerja keras, menjadi aktivis, mendirikan organisasi masyarakat sipil, menulis, melakukan riset, mengadvokasi kebijakan, bahkan mempertaruhkan pekerjaan dan keselamatannya untuk kepentingan publik.

Tetapi ada fenomena lain yang juga sulit kita abaikan. Kelas menengah urban hari ini mempunyai satu senjata yang luar biasa: media sosial. Dengan telepon genggam di tangan, seseorang bisa mengomentari pemerintah, DPR, polisi, oligarki, aktivis, pengusaha, bahkan demonstrasi yang sedang berlangsung.

Semuanya bisa dikritik. Semuanya bisa dicurigai. Semuanya bisa dianalisis. Dan yang paling menarik, setelah menulis panjang lebar di media sosial, kita sering mendapatkan perasaan bahwa kita sudah ikut berjuang. Padahal mungkin belum melakukan apa-apa.

Mas Botok dan kawan-kawannya dari Pati punya pengalaman yang berbeda. Mereka tidak memulai perjuangan dengan seminar. Mereka tidak menunggu semua teori politik selesai. Mereka tidak menunggu seluruh pasal RUU Perampasan Aset dipahami secara akademis.

Mereka datang. Mereka membawa tuntutan. Mereka mendatangi DPR. Mereka berhadapan langsung dengan kekuasaan. Dan setelah memperoleh komitmen mengenai penyelesaian RUU Perampasan Aset, mereka pulang ke Pati.

Apakah tuntutan mereka sempurna? Belum tentu. Apakah semua gagasan mereka mengenai pemberantasan korupsi benar secara hukum? Belum tentu. Apakah mereka memahami seluruh kerumitan legislasi, Danantara, Patriot Bond, hukum keuangan negara, beneficial ownership, dan segala macam istilah teknokratis yang memenuhi ruang kebijakan public? Mungkin tidak.

Tetapi pertanyaan saya sederhana: Memangnya mereka harus memahami semuanya terlebih dahulu agar berhak menuntut negara?

Seorang rakyat tidak harus menjadi profesor hukum tata negara untuk menuntut pemberantasan korupsi. Seorang pengemudi tidak harus menjadi ekonom untuk memprotes harga bahan bakar. Seorang petani tidak harus menjadi ahli kebijakan pangan untuk menuntut harga hasil panennya layak.

Dan seorang warga Pati tidak harus memahami seluruh arsitektur hukum Republik Indonesia untuk mengatakan: "Sahkan RUU Perampasan Aset."

Justru di situlah pembagian kerja dalam demokrasi seharusnya berlangsung. Rakyat menyuarakan keresahan. Aktivis mengorganisasi. Politisi mengambil keputusan. Ahli hukum membedah pasal. Akademisi memberikan analisis. Civil society mengawasi. Jurnalis melakukan investigasi. Dan publik menagih janji.

Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika rakyat bergerak, sebagian kelas menengah sibuk mencari kekurangannya. "Botok kurang paham." "Tuntutannya terlalu sederhana." "Jangan-jangan ada yang membayar." "Jangan-jangan dia alat penguasa." "Jangan-jangan semua ini skenario." "Jangan percaya DPR."

Mungkin saja. Semua kemungkinan itu boleh diperiksa. Tetapi ada perbedaan besar antara kecurigaan dengan bukti. Kalau kita mengatakan Botok dibayar, tunjukkan siapa yang membayar. Kalau kita mengatakan Botok adalah alat penguasa, tunjukkan hubungan dan mekanismenya. Kalau kita mengatakan aksi itu direkayasa, tunjukkan siapa aktornya.

Kalau kita mengatakan ada skenario oligarki, bongkar aliran uang, komunikasi, jaringan dan kepentingannya. Jangan setiap kali ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prasangka kita, lalu kata "oligarki" menjadi jawaban untuk segala sesuatu. Itu bukan analisis. Itu bisa menjadi kemalasan berpikir yang menyamar sebagai kecerdasan.

Ironisnya, media sosial memang membuat teori konspirasi sangat mudah tumbuh. Sebab teori konspirasi menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan: dunia yang rumit menjadi sederhana. Ada masalah? Oligarki. Ada demonstrasi? Oligarki. Ada aktivis yang berhasil? Pasti ada yang membayar. Ada keputusan politik? Pasti ada dalang. Selesai.

Kita tidak perlu melakukan pekerjaan investigasi yang sesungguhnya. Tidak perlu mencari dokumen. Tidak perlu menelusuri aliran dana. Tidak perlu membaca rancangan undang-undang. Tidak perlu datang ke lapangan. Tidak perlu mewawancarai orang.

Cukup curiga. Lalu posting. Dan kita merasa sudah menjadi bagian dari perjuangan. Padahal mungkin perjuangan itu hanya berlangsung di layar ponsel. Di sinilah saya kira ada persoalan kelas menengah yang perlu kita bicarakan secara jujur.

Bukan bahwa kelas menengah semuanya manja. Bukan pula bahwa kelas bawah selalu lebih heroik. Persoalannya adalah semakin besar kemampuan seseorang untuk berbicara, kadang-kadang semakin kecil kemauannya untuk menanggung biaya dari apa yang dibicarakannya.

Kita ingin demokrasi. Tetapi kita tidak ingin kehilangan pekerjaan karena terlalu kritis. Kita ingin pemberantasan korupsi. Tetapi kita tidak ingin repot mengikuti sidang atau membaca dokumen hukum. Kita ingin pemerintah transparan. Tetapi kita cukup puas dengan membuat unggahan ketika melihat kebijakan yang kita tidak sukai. Kita ingin perubahan. Tetapi kita ingin perubahan itu dilakukan orang lain.

Ini yang saya sebut sebagai “kemewahan menjadi komentator.” Komentator tidak perlu menanggung akibat. Kalau salah, tinggal hapus postingan. Kalau teorinya terbantahkan, pindah topik. Kalau demonstrasinya berhasil, kita ikut mengklaim. Kalau demonstrasinya gagal, kita bilang sejak awal sudah tahu.

Posisi yang sangat nyaman. Sementara orang yang benar-benar turun ke arena harus menerima konsekuensi. Ia bisa dicaci. Bisa dituduh. Bisa salah. Bisa gagal. Bisa dimanfaatkan. Bisa kecewa. Bahkan bisa berhadapan dengan aparat.

Karena itu saya tidak terlalu tertarik menjadikan Botok sebagai "pahlawan". Saya juga tidak tertarik menjadikannya sebagai "boneka". Kedua label itu sama-sama berlebihan.

Botok adalah seorang warga yang melakukan sesuatu. Ia membawa keresahan dari daerah ke pusat kekuasaan. Ia mengetuk pintu DPR. Dan ia memperoleh sebuah komitmen politik yang sekarang harus ditagih. Itu saja.

Tidak perlu dibesar-besarkan menjadi legenda. Tetapi juga tidak perlu direndahkan hanya karena ia bukan ahli hukum atau analis politik. Dan setelah pintu itu terbuka, justru “kelas menengah terdidik harus mengambil estafetnya.”

Kalau kita merasa lebih pintar daripada Botok, tunjukkan kepintaran itu dalam bentuk kerja. Baca RUU Perampasan Aset. Bongkar pasalnya. Periksa hubungannya dengan undang-undang lain. Teliti persoalan Patriot Bond. Pelajari kemungkinan celah hukum. Awasi Danantara.

Periksa apakah ada ketentuan yang berpotensi melindungi uang hasil korupsi. Tulis analisis. Buat kajian. Ajukan kritik. Kalau perlu, ajukan gugatan. Lakukan investigasi. Dan yang paling penting: awasi apakah DPR benar-benar menepati janjinya.

Sebab sekarang tanggalnya sudah ada. 15 Desember. Itulah pekerjaan kita. Bukan sibuk mencari-cari kesalahan Botok. Kalau Botok tidak memahami persoalan teknis, bantu menjelaskan. Kalau tuntutannya masih mentah, bantu menyempurnakan. Kalau ada celah berbahaya dalam undang-undang, bongkar. Kalau ada permainan politik, buktikan.

Begitulah seharusnya kelas menengah berfungsi dalam demokrasi. Bukan menjadi penonton yang merasa paling pintar. Melainkan menjadi “jembatan antara keresahan rakyat dan kompleksitas kebijakan.”

Saya kira kita juga harus berhenti memandang perjuangan sebagai perlombaan siapa yang paling pintar. Demokrasi tidak membutuhkan semua orang menjadi ahli. Demokrasi membutuhkan pembagian kerja. Ada yang turun ke jalan. Ada yang membaca dokumen. Ada yang melakukan riset. Ada yang mengorganisasi. Ada yang menggugat. Ada yang mengawasi. Ada yang membongkar. Ada yang mengambil keputusan. Semua mempunyai peran.

Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang “tidak melakukan satu pun dari pekerjaan itu, tetapi merasa sudah berjuang hanya karena menulis seratus komentar di media sosial.” Mungkin inilah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan kepada diri sendiri.

Bukan: "Apa kekurangan Botok?" Tetapi: "Apa yang sudah saya lakukan?" Jangan hanya mencela orang yang sudah turun ke arena dari kursi penonton.

Sebab pada akhirnya ada perbedaan antara orang yang benar-benar berjuang dan orang yang ingin terlihat seperti sedang berjuang. Yang pertama menanggung risiko. Yang kedua menanggung kuota internet. Dan mungkin, sesekali, kita perlu bertanya kepada diri sendiri: Selama ini kita berada di yang mana?

Depok, 31 Agustus 2026

Satrio Arismunandar, pelanggan warteg di Depok, penggemar kopi sachetan yang murah meriah. WA: 081286299061. ***