Analisis Intelijen Josef H. Wenas: Dadan Hindayana Orangnya Jokowi?
Analisis Intelijen Josef H. Wenas
ORBITINDONESIA.COM - Sudah agak sering berseliweran di ๐ต๐ช๐ฎ๐ฆ๐ญ๐ช๐ฏ๐ฆ medsos sayaโ entah ๐ฑ๐ฐ๐ฅ๐ค๐ข๐ด๐ต, atau cuplikannya, entah ๐ด๐ค๐ณ๐ฆ๐ฆ๐ฏ๐ด๐ฉ๐ฐ๐ต, entah komentarโ bukan saja dari ๐ฉ๐ข๐ต๐ฆ๐ณ๐ด, bahkan juga dari pihak-pihak yang selama ini saya amati sebagai ๐ฑ๐ณ๐ฐ๐ฑ๐ฐ๐ฏ๐ฆ๐ฏ๐ต Jokowi, suatu opini bahwa Dadan Hindayana itu orangnya Jokowi.
Dadan Hindayana itu orangnya Jokowi? Saya merasa sudah saatnya fragmen sejarah ini diluruskan!
Ada dua alasanโ menurut orang-orang picek iniโ kenapa Dadan dibilang orangnya Jokowi: (1) pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) itu Perpres-nya ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024 (Perpres 83/2024); (2) Dadan juga dilantik oleh Presiden Jokowi, empat hari kemudian, pada 19 Agustus 2024.
Kedua alasan diatas memang merupakan ๐ณ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ ๐ฎ๐ฑ๐บ๐ถ๐ป๐ถ๐๐๐ฟ๐ฎ๐๐ถ๐ณ yang sifatnya legalistik. Namun, fakta administratif ini tidak ekuivalen dengan ๐ณ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ ๐ฝ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธnya, yang sifatnya realistik.
Saya gunakan analogi untuk menjelaskannya. Pancasila secara legalistik lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, tatkala PPKI resmi menetapkan Mukadimah UUD 1945, khususnya dinyatakan eksplisit pada alinea keempat. Tetapi, secara politik, Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, saat Soekarno mengupasnya dalam pidato beliau di sidang pertama BPUPKI.
Saat ini, yang diakui resmi sebagai Hari Lahir Pancasila adalah tanggal 1 Juni (fakta politik-realistik), bukan 18 Agustus (fakta administratif-legalistik).
Maka, terkait pembentukan BGN serta penunjukan/pelantikan Kepala BGN di era Jokowi harus dibaca dalam konteks politiknya. Bukan konteks administratif ketatanegaraannya.
Apa konteks politiknya?
****
Ada baiknya untuk memahami konteks politiknya, Anda sambil melihat grafis ๐ต๐ช๐ฎ๐ฆ๐ญ๐ช๐ฏ๐ฆ terkait, ๐ข๐ด ๐ด๐ฉ๐ฐ๐ธ๐ฏ ๐ฃ๐ฆ๐ญ๐ฐ๐ธ.
Ada dua tanggal penting di tahun 2024 itu: 20 Maret dan 20 Oktober.
๐ฎ๐ฌ ๐ ๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ adalah tanggal finalisasi rekapitulasi suara oleh KPU. Yang artinya, Paslon Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres;
๐ฎ๐ฌ ๐ข๐ธ๐๐ผ๐ฏ๐ฒ๐ฟ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ adalah tanggal pelantikan Prabowo-Gibran sebagai RI-1 dan RI-2, sekaligus tanggal resmi berakhirnya mandat Presiden Jokowi-Wapres Maโruf Amin.
Jarak waktu di antara kedua tanggal tersebut 7 bulan = 214 hari. Sebetulnya kurun waktu 7 bulan ini merupakan periode ๐ญ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐ฅ๐ถ๐ค๐ฌ bagi presiden petahana, dimana yang bersangkutan terikat pada norma-norma etika politik tertentu, walaupun secara hukum/ ketatanegaraan tidak ada aturan yang melarangnya.
Yang dimaksud di sini adalah, dalam masa transisi menuju akhir masa jabatan, ๐๐ฒ๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐บ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐น presiden petahana diharapkan tidak mengeluarkan kebijakan strategis/jangka panjang agar tidak mengikat pemerintahan penerusnya.
Apa contoh-contoh kebijakan strategis/jangka panjang yang dimaksud?
Misalnya, tidak menerbitan UU/Perppu baru, tidak mengubah kebijakan fiskal/anggaran yang membebani APBN masa depan. Juga, tidak menandatangani kontrak/izin konsesi SDA skala besar berjangka panjang.
Dalam hal birokrasi, tidak membentuk lembaga/badan baru, pada intinya adalah restrukturisasi birokrasi yang anggarannya harus dijalankan oleh presiden selanjutnya. Dan, tidak mengangkat pejabat strategis seperti menteri, panglima TNI atau Kapolri.
Contoh nir etika soal ini adalah manuver Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Oktober 2004, hanya 12 hari sebelum mandatnya berakhir!
Pada tanggal itu, Presiden Megawati mengirim Supres R32/PRES/10/2004 ke DPR-RI, menunjuk loyalisnya, KSAD Jend. Ryamizard Ryacudu, sebagai Panglima TNI menggantikan Jend. Endriartono Sutarto.
Tetapi oleh Komisi I DPR-RI, Supres Megawati digantung. Setelah dilantik pada 20 Oktober 2004, Presiden SBY langsung menganulir penunjukan Ryamizard melalui Supres R41/PRES/10/2004 tertanggal 25 Oktober 2004, yang intinya memperpanjang masa jabatan Jend. Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI.
****
Tetapi, Presiden Jokowi dalam periode ๐ญ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐ฅ๐ถ๐ค๐ฌ antara Maret-Oktober 2024 itu, justru membentuk lembaga/badan baru, bahkan mengangkat beberapa pejabat strategis.
Pada tanggal ๐ญ๐ด ๐๐๐น๐ถ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ, Presiden Jokowi melantik ๐ง๐ต๐ผ๐บ๐ฎ๐ ๐๐ท๐ถ๐๐ฎ๐ป๐ฑ๐ผ๐ป๐ผ sebagai Wakil Menteri Keuangan II (ini jabatan baru). Lalu, ๐ฆ๐๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐๐ผ๐ป๐ผ dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, dan ๐ฌ๐๐น๐ถ๐ผ๐ ๐ง๐ฎ๐ป๐ท๐๐ป๐ด sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM (jabatan baru).
Apa yang diharapkan oleh Jokowi dari ketiga pejabat ini, padahal masa jabatannya tinggal 3 bulan 3 hari (sampai 20 Oktober 2024)?
Ternyata, Presiden Jokowi tidak berhenti di situ. Lebih โkurang ajarโ lagi, pada ๐ญ๐ต ๐๐ด๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ, Jokowi malah melakukan ๐ณ๐ฆ๐ด๐ฉ๐ถ๐ง๐ง๐ญ๐ฆ, menambah pejabat, dan membentuk badan baru. Tiga hal yang dianggap nir etika secara sekaligus!
Malahan jumlah pejabatnya dua kali lipat dari manuver di bulan Juli: ๐๐ฎ๐ต๐น๐ถ๐น ๐๐ฎ๐ต๐ฎ๐ฑ๐ฎ๐น๐ถ๐ฎ digeser jadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif; ๐ฅ๐ผ๐๐ฎ๐ป ๐ฅ๐ผ๐ฒ๐๐น๐ฎ๐ป๐ถ menggantikan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM; ๐ฆ๐๐ฝ๐ฟ๐ฎ๐๐บ๐ฎ๐ป ๐๐ป๐ฑ๐ถ ๐๐ด๐๐ฎ๐ menggantikan Yasonna H. Laoly sebagai Menkumham; ๐๐ป๐ด๐ด๐ฎ ๐ฅ๐ฎ๐ธ๐ฎ ๐ฃ๐ฟ๐ฎ๐ฏ๐ผ๐๐ผ sebagai Wakil Menteri Komunikasi & Informatika; ๐๐ฎ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ป๐ฑ๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐ฎ sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (ini lembaga baru); ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐ก๐ฎ๐๐ฏ๐ถ sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO (lembaga baru); dan ๐ง๐ฎ๐ฟ๐๐ป๐ฎ ๐๐ธ๐ฟ๐ฎ๐ฟ sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Perhatikan! Ada dua lembaga dan pejabat baru yang dilantik oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus ini: BGN-Dadan Hindayana dan PCO-Hasan Nasbi.
Untuk apa Jokowi membentuk dan melantik dua pejabat ini, padahal sisa masa jabatannya tinggal 2 bulan 2 hari lagi?
Jawabannya ada pada perbedaan ๐ต๐ณ๐ฆ๐ข๐ต๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐ต oleh presiden penerus atas penunjukan pejabat-pejabat baru ini.
Faktanya, penunjukan Panglima TNI oleh Presiden Megawati hanya 12 hari sebelum 20 Oktober 2004, kemudian dianulir oleh Presiden SBY pada 25 Oktober 2004.
Sedangkan penunjukan 10 pejabat dan pembentukan 2 lembaga baru (BGN dan PCO) pada bulan Juli dan Agustus 2024 oleh Presiden Jokowi, sama sekali tidak ada yang dianulir oleh Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini.
Padahal, baik Megawati maupun Jokowi, melakukan manuver-manuver politik mereka sama-sama di periode ๐ญ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐ฅ๐ถ๐ค๐ฌ.
Mengapa bisa berbeda konsekuensinya? Yang satu dianulir oleh Presiden SBY, yang satu lagi berlanjut terus digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto sampai sekarangโ mana jumlahnya 10 pejabat!
Tidak ada kesimpulan lain, selain bahwa kesepuluh pejabat yang dilantik (serta dua lembaga baru yang dibentuk) oleh Presiden Jokowi itu adalah untuk kepentingan presiden penerusnya. Tepatnya, atas permintaan Presiden-terpilih Prabowo Subianto!
Sudah sering di berbagai kesempatan kita mendengar Presiden Prabowo berkata, โSaya sangat terbantu dengan cara Pak Jokowi melakukan transisi pemerintahan sebelum saya dilantik sebagai Presiden RI.โ
****
Sekali lagi, kalau kaca mata legalistik di atas yang dijadikan acuan, maka nama-nama seperti Thomas Djiwandono, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, dan Supratman Andi Agtas, adalah orang-orangnya Jokowi juga, dong?
Alasannya, karena mereka ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi. Jadi ngawur kan analisisnya?
Sedangkan Dadan Hindayana baru dikenal oleh Jokowi pasca dilantik sebagai Kepala BGN. Kok bisa ada seorang presiden baru mengenal pejabat yang dilantiknya pasca pelantikan yang bersangkutan?
Faktanya begitu! Sebab, pembentukan BGN dan penunjukkan Dadan sebagai Kepala BGN, sepenuhnya permintaan Presiden-terpilih Prabowo Subianto. Yang difasilitasi dalam suatu sikap kenegarawanan oleh Presiden Jokowi.
Sebuah teladan bagaimana keberlanjutan pembangunan diwujudkan dalam masa transisi dari pemerintahan yang ๐ฐ๐ถ๐ต๐จ๐ฐ๐ช๐ฏ๐จ ke pemerintahan yang ๐ช๐ฏ๐ค๐ฐ๐ฎ๐ช๐ฏ๐จ.
Keteladanan yang terjadi baru di tahun 2024 itu. Belum pernah ada preseden sebelumnya.
-JHW, Yogyakarta 15 Juni 2026 ***
