Parlemen Yaman setujui rancangan undang-undang yang menetapkan kelompok Houthi sebagai ‘organisasi teroris’

Anggota kelompok Houthi bersenjata berkumpul di Alun-alun Sabeen, Sanaa, Yaman, 17 Juli 2026, untuk menggelar demonstrasi mendukung pernyataan pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi.

Anggota kelompok Houthi bersenjata berkumpul di Alun-alun Sabeen, Sanaa, Yaman, 17 Juli 2026, untuk menggelar demonstrasi mendukung pernyataan pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi.

Internasional

ORBITINDONESIA.COM - Parlemen Yaman pada hari Senin, 16 November 2026, secara bulat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang menetapkan kelompok Houthi sebagai “organisasi teroris” serta mengkriminalisasi berbagai aktivitas, pendanaan, dan pasokan senjata kelompok tersebut, demikian dilaporkan kantor berita pemerintah, Saba. Menurut Anadolu, RUU ini selanjutnya akan diserahkan kepada Rashad al-Alimi, ketua Dewan Kepemimpinan Presiden, untuk disahkan menjadi undang-undang.

Para anggota parlemen melakukan pemungutan suara melalui konferensi video setelah melalui perdebatan selama dua hari dan peninjauan oleh komite khusus parlemen yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen, Mohsen Basurah, dengan melibatkan perwakilan pemerintah.

RUU tersebut terdiri dari 55 pasal yang terbagi dalam sembilan bab dan mencakup berbagai aspek, baik dari sisi politik, militer, maupun sipil kelompok tersebut.

RUU ini menetapkan hukuman hingga hukuman mati untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu. Pelanggaran yang dimaksud mencakup pengambilalihan lembaga negara, pengepungan dan tindakan membuat penduduk kota kelaparan, serangan terhadap warga sipil dan pelayaran internasional, pemasangan ranjau, perekrutan anak-anak, penculikan, serta penghilangan paksa.

Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang terkait dengan kelompok tersebut, serta kerja sama peradilan internasional, pertukaran bukti, dan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak para korban.

Parlemen menyebut pengesahan RUU ini sebagai “kewajiban nasional dan konstitusional” serta mendesak negara-negara lain untuk mengambil tindakan terhadap pendanaan dan pasokan senjata kelompok tersebut, sekaligus membantu menjaga keamanan pelayaran internasional. Belum ada tanggapan langsung dari pihak Houthi.

Kabinet telah menyetujui draf tersebut pada 11 Oktober dan meneruskannya ke parlemen. Pemungutan suara pada hari Senin ini berlangsung di tengah kembali memanasnya pertempuran sejak Juli, setelah sempat terjadi periode yang relatif tenang menyusul gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB sejak April 2022.

Kelompok Houthi merebut ibu kota Yaman, Sanaa, dan wilayah lainnya di negara tersebut pada September 2014. Koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi kemudian melakukan intervensi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman. ***