Bank Indonesia Melaporkan Optimisme Masyarakat Terhadap Kondisi Ekonomi Meningkat.
ORBITINDONESIA.COM - Bank Indonesia (BI) melaporkan, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi meningkat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2026 berada di 118,5 naik dari 116,8 pada Juli. Ini posisi tertinggi dalam 3 bulan.
Meningkatnya keyakinan itu ditopang membaiknya persepsi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ekonomi ke depan. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) naik dari 107,9 menjadi 109,4, dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) naik menjadi 127,6 dari sebelumnya 125,7.
Kenaikan IKE didorong membaiknya persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama (durable goods). Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) naik dari 101,1 menjadi 104,1 pada Agustus, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (IPDG) naik menjadi 106,1 dari 104,1. Sementara Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) tetap di 118.
Masyarakat juga optimistis terhadap prospek 6 bulan ke depan. Seluruh komponen pembentuk IEK meningkat. Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) menjadi 134,9 dari 133,6, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) naik dari 123,1 menjadi 125,7, dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) dari 120,4 naik jadi 122,1.
Survei konsumen BI juga menunjukkan masyarakat semakin banyak mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi. Rasio konsumsi terhadap pendapatan naik menjadi 74,2% pada Agustus 2026 dari 72,7% pada bulan sebelumnya. Sebaliknya, porsi pendapatan yang ditabung turun menjadi 15,8% dari 16,8%, sementara rasio pembayaran cicilan relatif stabil di level 10%.
Dana Bagi Hasil
Sementara itu, Menkeu Purbaya mengatakan Dana Bagi Hasil (DBH) tetap disalurkan ke daerah, namun tak sebesar yang diminta pemda.
Besaran DBH yang disalurkan, kata dia, disesuaikan dengan kebijakan anggaran pemerintah demi menjaga APBN. Berkurangnya transfer ke daerah (TKD) tidak berarti pembangunan di daerah berkurang. Pemerintah pusat, kata dia, justru meningkatkan belanja program di daerah.
Purbaya juga berencana menarik dana pemda yang masih mengendap di perbankan pada akhir 2026. Nilainya diperkirakan Rp 100 triliun. Dana tersebut akan disalurkan kembali untuk kebutuhan anggaran daerah pada awal tahun.
Penarikan dilakukan setelah mekanisme TKD lebih tertata dan cepat, sehingga pemda tak perlu menahan dana dalam jumlah besar sebagai cadangan.
Pemerintah menganggarkan TKD pada 2027 sebesar Rp 735 triliun, meningkat 5,5% dibandingkan outlook 2026. Pada awal Agustus 2026, pemerintah menambah anggaran sekitar Rp 20,5 triliun untuk 490 pemda yang menghadapi tekanan fiskal. Tambahan dana antara lain untuk memenuhi pembayaran gaji ASN dan PPPK. ***
