Mengapa Paris Harus Didatangi Berkali-kali? Edisi Khusus Sawit ―Sebuah Jawaban untuk yang Nyinyir
ORBITINDONESIA.COM - Ada pertanyaan yang sah untuk diajukan: mengapa seorang presiden perlu terbang ke kota yang sama empat kali dalam 19 bulan? Pertanyaan itu wajar. Tapi jawabannya tidak sesederhana yang diasumsikan — dan tidak sesimpel yang diinginkan oleh para pengkritiknya.
Untuk memahami mengapa Paris harus didatangi berkali-kali, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang sedang dipertaruhkan. Dan yang sedang dipertaruhkan adalah nasib jutaan orang Indonesia yang hidupnya bergantung pada satu tanaman.
Sawit dan Ancaman yang Nyata
EUDR — European Union Deforestation Regulation — Berdasarkan aturan terbaru yang disahkan akhir tahun lalu, perusahaan besar diundur hingga 30 Desember 2026, sedangkan untuk usaha mikro, kecil, dan petani perorangan diberikan masa tenggang ekstra hingga 30 Juni 2027, 2026 dan mengancam jutaan petani sawit kecil Indonesia dengan risiko tersingkir dari rantai pasok internasional, akibat tantangan legalitas lahan dan traceability yang tidak mudah dipenuhi dalam waktu singkat.
Ini bukan regulasi yang lahir dari kekhawatiran lingkungan semata. EUDR merupakan upaya Uni Eropa untuk mendikte tata kelola industri sawit Indonesia — dan sejumlah negara pengekspor komoditas menyampaikan keberatan terhadapnya, terutama menyangkut kewajiban ketertelusuran geospasial yang tidak realistis untuk diterapkan secara massal pada petani kecil.
Prancis bukan penonton pasif dalam regulasi ini. Prancis adalah salah satu pendorong utamanya di dalam tubuh Uni Eropa.
Dan Prabowo tetap terbang ke Paris. Bukan karena tidak tahu. Justru karena tahu persis.
Kartu yang Berubah: AS Membuka Pintunya
Sebelum memahami mengapa Paris didekati, perlu dipahami dulu perubahan peta yang terjadi sebelumnya.
Selama ini ekspor sawit Indonesia ke AS dilakukan melalui dua jalur: sekitar 2 juta ton masuk langsung, sementara 3–4 juta ton lainnya melalui negara-negara Eropa — termasuk Prancis — yang melakukan re-ekspor ke AS dengan aturan EUDR.
Prancis, dengan kata lain, selama ini menjadi salah satu perantara dagang sawit Indonesia ke pasar Amerika. Dan posisi perantara itu memberi Eropa kekuatan untuk menekan lewat regulasi. Lalu peta berubah.
AS membuka pasarnya dengan tarif nol persen untuk sawit Indonesia melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff — dan ini langsung mengancam posisi Eropa, karena volume perdagangan bisa langsung mengalir ke AS tanpa melalui perantara Eropa.
Tarif nol persen akan mendorong ekspor langsung, membuat jalur distribusi lebih efisien, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dagang global.
Dalam satu gerakan, Indonesia mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak dimilikinya dalam menghadapi Eropa: pilihan lain yang nyata. Dan pilihan lain yang nyata adalah sumber kekuatan tawar yang sesungguhnya.
Mengapa Paris Justru Harus Didatangi Sekarang
Di sinilah logika kunjungan berulang ke Paris menjadi jelas — bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai manuver yang sangat terkalkulasi.
Kebijakan tarif nol persen AS berpotensi mengubah peta perdagangan global minyak sawit, sekaligus menekan posisi Eropa. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan politisi Eropa untuk melunak terhadap produk sawit Indonesia.
Eropa yang mulai merasa kehilangan posisi sebagai perantara adalah Eropa yang lebih mudah diajak berbicara. Dan Prancis — sebagai kekuatan terbesar Eropa Barat dengan pengaruh besar di dalam tubuh Uni Eropa — adalah pintu yang paling strategis untuk diketuk tepat di momen itu.
Indonesia telah menyampaikan keberatan tertulis kepada Uni Eropa terkait EUDR, termasuk persoalan dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko, pengakuan terhadap sistem legalitas nasional, potensi ketidaksesuaian dengan aturan WTO, serta beban administratif terhadap petani kecil. Negosiasi teknis di Brussels sedang berjalan. Tapi negosiasi teknis saja tidak cukup ketika yang sedang dihadapi adalah regulasi yang lahir dari keputusan politik.
Untuk mempengaruhi keputusan politik Eropa, dibutuhkan hubungan politik yang cukup hangat di level kepala negara. Dan hubungan seperti itu tidak bisa dibangun dalam satu pertemuan.
Pertemuan tertutup Prabowo dan Macron di Paris pada Januari 2026 saja berlangsung 2,5 jam — diawali makan malam bersama. Pertemuan April 2026 menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan transfer teknologi STEM — karena Prancis tidak akan mentransfer teknologi canggil kepada mitra yang hubungannya masih basa-basi.
Dan kini, kunjungan 26 Mei 2026 diagendakan untuk mengumumkan peningkatan hubungan bilateral menuju Comprehensive Strategic Partnership — tingkat kemitraan tertinggi dalam tata kelola diplomatik bilateral.
Comprehensive Strategic Partnership bukan sekadar gelar diplomatik. Ia adalah pintu masuk ke mekanisme konsultasi reguler di level tertinggi — termasuk mekanisme yang bisa digunakan untuk menyuarakan kepentingan sawit Indonesia langsung ke telinga pengambil keputusan Eropa, bukan hanya melalui jalur birokrasi Brussels yang lambat dan berlapis.
Dua Jalur yang Berjalan Bersamaan
Yang tidak terlihat dari luar adalah bahwa diplomasi sawit Indonesia sedang berjalan di dua jalur sekaligus.
Jalur pertama: teknis dan formal. UGM, melalui mandat Kemenko Perekonomian dan dukungan UNDP, sedang menyusun modul pelatihan khusus untuk memperkuat kapasitas negosiator dan diplomat Indonesia dalam menghadapi EUDR — memastikan posisi tawar Indonesia semakin kuat di pasar internasional. Ini adalah pekerjaan jangka panjang yang berlangsung di bawah permukaan.
Jalur kedua: politik dan personal. Empat kunjungan ke Paris dalam 19 bulan adalah investasi dalam jalur ini. Setiap pertemuan membangun lapisan kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan satu kunjungan — dan kepercayaan itulah yang membuka ruang untuk pembicaraan yang tidak bisa terjadi di meja negosiasi formal.
Yang Tidak Dikatakan dalam Siaran Pers
Tidak ada siaran pers yang akan menulis ini secara eksplisit. Tapi pola yang terbentuk dari keseluruhan manuver ini cukup jelas untuk dibaca:
Indonesia sedang membangun posisi di mana Eropa menghadapi pilihan yang tidak nyaman — mempertahankan EUDR secara kaku dan kehilangan akses ke sawit Indonesia yang kini punya pasar alternatif di AS, atau melunak dan mempertahankan hubungan dagang yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Kunjungan berulang ke Paris bukan karena Indonesia tidak punya pilihan lain. Justru sebaliknya — Indonesia mendatangi Paris berkali-kali tepat karena kini punya pilihan lain dan ingin memastikan Prancis tahu itu.
Itu bukan kelemahan diplomatik. Itu adalah tekanan yang disampaikan dengan sangat sopan, dalam bahasa diplomatik tingkat tinggi. Mereka yang terbiasa membaca papan permainan geopolitik pasti sudah sangat paham ini, terlepas apakah mau diakui atau tidak.
Penutup
Jutaan petani sawit Indonesia tidak perlu tahu nama-nama yang hadir di meja makan Istana Élysée. Mereka tidak perlu memahami mekanisme Comprehensive Strategic Partnership atau kalkulasi di balik tarif nol persen AS.
Yang perlu mereka tahu hanyalah ini: seseorang sedang bekerja dengan sangat serius untuk memastikan bahwa ladang yang menjadi sumber hidup mereka tidak dikorbankan atas nama regulasi yang dirancang jauh di Brussels oleh orang-orang yang belum pernah sekalipun melihat tanaman sawit tumbuh dari dekat.
Dan pekerjaan itu tidak bisa selesai dalam satu kunjungan.
*Sui Cen's Wistory's post
