• Home
• Internasional

Inggris, Kanada, dan Australia Kecam Israel Karena Menolak Penyelidikan Pidana Atas Tewasnya Pekerja Bantuan di Gaza

ORBITINDONESIA.COM - Inggris, Kanada, dan Australia menyebut keputusan Israel untuk tidak memulai penyelidikan pidana atas serangan terhadap konvoi World Central Kitchen (WCK) di Gaza pada tahun 2024—yang menewaskan tujuh pekerja kemanusiaan—sebagai tindakan yang "memalukan".

Para korban terdiri dari tiga warga negara Inggris, seorang warga Polandia, seorang warga Australia, seorang warga Kanada, dan seorang warga negara dengan kewarganegaraan ganda AS-Kanada.

Sebuah pernyataan bersama dari ketiga kementerian luar negeri tersebut berbunyi: "Para korban insiden ini dan keluarga mereka berhak mendapatkan keadilan serta pertanggungjawaban, dan kami akan terus berupaya mencari jawaban atas nama mereka."

Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk Australia, Hillel Newman, membela keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa "tidak ada niat kriminal" dan oleh karena itu "tidak ada pertanggungjawaban pidana".

Pernyataan itu menyebutkan bahwa pada 1 April 2024, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menembaki konvoi WCK saat konvoi tersebut sedang menyalurkan makanan kepada warga sipil di Gaza.

"Selama lebih dari dua tahun sejak saat itu, kami terus mendesak Israel untuk meninjau kasus ini secara cepat dan menyeluruh serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bersalah," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Ketiga negara tersebut menyatakan bahwa fakta pengumuman Israel itu disampaikan bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia—"saat dunia menghormati keberanian dan pengorbanan para pekerja kemanusiaan"—merupakan tindakan yang "sangat keterlaluan".

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa serangan terhadap WCK hanyalah "satu dari sekian banyak insiden di Gaza yang tidak disertai pertanggungjawaban", mengingat Gaza tetap menjadi "tempat paling mematikan untuk menyalurkan bantuan", dengan 186 pekerja kemanusiaan tewas pada tahun 2025.

Mereka mendesak Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional dan melakukan upaya lebih lanjut guna memastikan staf kemanusiaan dapat menjalankan tugas mereka dengan aman.

'Kegagalan serius'

Dalam pernyataannya pada hari Rabu, IDF menyatakan bahwa keberadaan penjaga bersenjata yang menyertai konvoi tersebut tidak dilaporkan kepada mereka sebelum konvoi berangkat, dan penjaga itu secara keliru diidentifikasi sebagai pejuang Hamas.

IDF juga menuduh konvoi tersebut menyimpang dari rute yang telah dikoordinasikan dengan pihak militer.

Meskipun terdapat "kegagalan serius" dalam proses yang berujung pada insiden pembunuhan tersebut, IDF menyatakan bahwa "keputusan para komandan tidak menimbulkan kecurigaan yang wajar mengenai adanya pelanggaran pidana."

Sebelum pernyataan dari ketiga negara tersebut dikeluarkan, Australia telah memanggil Hillel Newman. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa negaranya merasa "sangat marah" atas keputusan pemerintah Israel.

Ia juga menyebutkan masih banyak "pertanyaan yang belum terjawab" terkait serangan-serangan tersebut, termasuk alasan mengapa—jika serangan pertama terhadap konvoi itu merupakan "kesalahan fatal"—dua serangan susulan tetap dilakukan hanya berselang beberapa menit kemudian.

Kementerian Luar Negeri Polandia pada hari Kamis, 20 Agustus 2026, juga menyatakan "sangat kecewa" dan telah memanggil duta besar Israel di Warsawa.

Pendiri World Central Kitchen, Jose Andres, menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang "keliru" dan "menyakitkan bagi kita semua", seraya menuntut pembentukan komisi independen untuk melakukan penyelidikan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan secara terbuka terhadap pernyataan terbaru dari Inggris, Australia, dan Kanada, namun sebelumnya ia menyatakan bahwa pihak militer telah menewaskan para sukarelawan tersebut secara "tidak sengaja".

Pernyataan ini muncul setelah terjadinya perdebatan sengit antara Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengenai rencana Israel untuk membuka tender pembangunan sekitar 1.200 unit rumah permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang memiliki posisi strategis.

Permukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan rencana pembangunan di kawasan yang dikenal sebagai E1—di sebelah timur Yerusalem—telah lama dikecam oleh dunia internasional.

Miliband mengecam pengumuman tender tersebut sebagai "tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak", serta mendesak Israel untuk "segera menghentikan rencana E1, membatalkan tender, dan menghentikan segala bentuk perluasan permukiman".

Menanggapi hal itu, Saar menyatakan melalui media sosial bahwa ia menolak pernyataan Miliband "secara tegas".

"Bangsa Yahudi memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah Tanah Israel, sama halnya dengan rakyat Inggris yang memiliki hak untuk tinggal di London dan di seluruh wilayah Inggris Raya," tulisnya. Meskipun IDF telah memutuskan untuk tidak meluncurkan penyelidikan pidana terkait serangan terhadap konvoi WCK, dalam pernyataan yang sama, mereka mengumumkan akan melakukan penyelidikan pidana atas tewasnya seorang anak perempuan Palestina berusia lima tahun, Hind Rajab, serta enam kerabatnya akibat tindakan pasukan Israel di Gaza pada tahun 2024.

Mereka juga menyatakan akan melakukan penyelidikan serupa terkait tewasnya 15 warga Palestina—termasuk petugas medis dan seorang pekerja PBB—pada bulan Maret 2025. Jenazah mereka ditemukan terkubur di liang dangkal seminggu kemudian, tepat di samping kendaraan yang telah hancur. ***