Lima Negara Uni Eropa Mengungkap Rencana Pusat Deportasi di Rwanda

Menteri Dalam Negeri Rwanda, Vincent Biruta, dan Menteri Dalam Negeri Austria, Gerhard Karner, berbincang saat menunggu dimulainya konferensi migrasi di Wina, Austria, pada Senin.

Menteri Dalam Negeri Rwanda, Vincent Biruta, dan Menteri Dalam Negeri Austria, Gerhard Karner, berbincang saat menunggu dimulainya konferensi migrasi di Wina, Austria, pada Senin.

Internasional

ORBITINDONESIA.COM — Lima negara Eropa pada hari Senin, 16 November 2026, mengungkapkan rencana untuk mengirim pencari suaka yang permohonannya ditolak ke pusat deportasi di Rwanda.

Rencana ini menuai kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang menyatakan bahwa langkah tersebut akan membuat orang-orang rentan berisiko mengalami perlakuan sewenang-wenang.

Berdasarkan skema yang direncanakan—yang saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan Rwanda—Jerman, Austria, Yunani, Denmark, dan Belanda akan mengirim orang-orang ke sebuah pusat di mana para migran tersebut dapat memilih untuk kembali ke negara asal, menetap di Rwanda, atau pergi ke tempat lain di mana mereka memiliki hak untuk tinggal, demikian ungkap pihak Kigali.

“Menurut saya, ini akan menjadi terobosan besar yang memungkinkan kita menghadapi tantangan masif terkait migrasi ilegal,” ujar Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dalam konferensi pers di Wina bersama mitranya dari Austria serta para menteri dari negara-negara yang terlibat.

Menurut para pejabat, kelima negara tersebut telah mengupayakan kesepakatan untuk apa yang disebut sebagai “pusat pemulangan” (return hub) selama beberapa bulan terakhir. Upaya ini merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas di dalam Uni Eropa untuk meningkatkan jumlah deportasi dan menekan migrasi tidak resmi.

Menjelang pemilihan umum di beberapa negara Uni Eropa, pemerintahan beraliran tengah mulai memperketat kebijakan imigrasi sebagai upaya untuk membendung meningkatnya dukungan publik terhadap partai-partai sayap kanan.

‘Risiko pelanggaran’

Dalam sebuah pernyataan bersama, 47 organisasi bantuan, serikat pekerja, dan kelompok hak asasi manusia mendesak kelima negara tersebut untuk membatalkan rencana Rwanda ini. Seruan tersebut senada dengan kritik yang pernah muncul terhadap rencana kesepakatan migrasi serupa antara Inggris dan Rwanda pada awal tahun 2020-an.

Rencana tersebut “menandakan bahwa negara-negara anggota bersedia menerima risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap salah satu kelompok paling terpinggirkan dalam masyarakat, demi mencapai tujuan pencegahan yang—berdasarkan bukti yang ada—jelas tidak akan tercapai,” demikian bunyi pernyataan dari International Rescue Committee, Dutch Council for Refugees, dan sejumlah kelompok lainnya.

Meskipun para pejabat menyatakan bahwa pusat tersebut hanya akan menampung sekitar 100 orang dalam satu waktu, negara-negara yang mengusulkan rencana ini berpendapat bahwa langkah tersebut akan mengirimkan sinyal penting yang diharapkan dapat mencegah calon migran melakukan perjalanan yang sering kali berbahaya menuju Eropa.

Proyek ini menyusul disahkannya Peraturan Pemulangan (Return Regulation) baru oleh Uni Eropa, yang dirancang untuk mempercepat proses deportasi.

Skema ini berbeda dengan rencana deportasi ke Rwanda yang telah dibatalkan oleh Inggris. Skema ini hanya berlaku bagi para migran yang telah menempuh seluruh jalur hukum untuk tetap tinggal di Uni Eropa, bukan bagi mereka yang permohonannya masih dalam proses.

Rwanda sebagai tuan rumah yang bersedia

Rwanda telah memosisikan dirinya sebagai tujuan bagi para migran yang ingin dipindahkan oleh negara-negara Barat, meskipun terdapat kekhawatiran yang telah lama ada mengenai rekam jejak hak asasi manusia di negara tersebut.

"Melalui kemitraan ini, Rwanda akan memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki hak hukum untuk tinggal di negara-negara mitra," ujar Menteri Dalam Negeri Rwanda, Vincent Biruta, pada hari Senin.

Ia menambahkan bahwa Rwanda tidak mengharapkan bayaran atas kesepakatan ini, namun negara-negara mitra akan menanggung biaya relokasi serta integrasi bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Rwanda.

Presiden veteran Paul Kagame menuai pujian dari para pemimpin Barat maupun regional karena perannya dalam mengakhiri genosida Rwanda tahun 1994 dan membangun kembali negara di Afrika Timur tersebut menjadi tujuan investasi.

Namun, pihak pengkritik menuduh pemerintahannya membungkam perbedaan pendapat dan mendukung kelompok pemberontak yang diduga melakukan pembunuhan, pemerkosaan, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya di negara tetangga, Republik Demokratik Kongo. Para pegiat hak asasi manusia juga menyoroti adanya pembatasan terhadap kebebasan politik dan kebebasan berbicara.

Freedom House mengategorikan Rwanda sebagai negara yang "Tidak Bebas" (Not Free), dengan menyebutkan adanya penindasan terhadap perbedaan pendapat politik melalui pengawasan, intimidasi, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan.

"Terdapat bahaya nyata bahwa kesepakatan dengan Rwanda ini—mengingat minimnya ruang untuk pengawasan—akan menjadi 'lubang hitam' yang kejam bagi hak asasi manusia," demikian pernyataan Amnesty International pada hari Senin.

Tahun lalu, Amerika Serikat mulai memindahkan migran ke Rwanda berdasarkan sebuah perjanjian yang mengizinkan deportasi hingga 250 orang.

Inggris membatalkan rencananya untuk mengirim pencari suaka ke Rwanda setelah Mahkamah Agung Inggris menyatakan rencana tersebut melanggar hukum pada tahun 2023. Kigali sempat menuntut pembayaran sebesar £50 juta ($63,6 juta) setelah skema Inggris tersebut dihentikan.

Dalam kunjungan ke Kigali pada bulan September, dua anggota Parlemen Eropa diperlihatkan fasilitas yang sebelumnya disiapkan untuk skema Inggris tersebut—termasuk sebuah hotel—yang kini berpotensi digunakan untuk menampung migran yang dipindahkan dari negara-negara Uni Eropa. ***