Mengapa Prabowo Memilih Paris — dan Mengapa Pilihan Itu Bukan Sekadar Soal Alutsista Atau Jual Beli
ORBITINDONESIA.COM - Sejumlah kalangan mempertanyakan, mengapa Indonesia memilih beli alutsista dari Prancis? Mengapa bukan Amerika? Mengapa bukan Rusia? Mengapa bukan Korea? Prabowo tidak asal pilih Prancis. Ia menyurvei seluruh lapangan terlebih dahulu.
Menhan Prabowo diketahui sudah banyak mengunjungi negara lain demi mencari alutsista terbaik — selain Prancis, ia juga mengunjungi Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat, hingga Rusia. Namun pilihan akhir mengarah ke Prancis.
Rusia: Pasca-embargo AS 1995, Indonesia memang membeli Sukhoi dari Rusia sebagai solusi darurat — dan itu keputusan yang logis.
Tapi Rusia punya masalah lain: reliabilitas rantai pasok yang tidak konsisten, tekanan geopolitik yang semakin besar pasca-2022, dan sistem yang tidak mudah diintegrasikan dengan alutsista barat yang sudah ada.
Korea Selatan: Indonesia punya proyek KF-21 Boramae bersama Korea — proyek pesawat tempur generasi berikutnya yang sangat ambisius. Tapi Korea sendiri masih bergantung pada teknologi Amerika dalam banyak sistemnya. Masalah ITAR tidak hilang hanya dengan berganti nama produsen.
Mengapa Prancis dan bukan Amerika?
Sebuah potret karakter dalam gaya Hercule Poirot
Luka yang Tidak Tertulis di Buku Teks
Paris, suatu malam di 2021.
Prabowo Subianto duduk di sebuah ruangan di dekat Quai d'Orsay. Di luar, lampu-lampu Paris memantul di permukaan Seine. Di dalam, ia sedang berbicara dengan delegasi Prancis tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari angka kontrak.
"Sebelum kita bicara tentang apa yang ingin Prabowo beli," kata Poirot, "kita harus bicara tentang apa yang pernah ia saksikan. Karena seorang jenderal tidak memilih senjatanya berdasarkan brosur. Ia memilihnya berdasarkan luka masa lalu. Luka yang tercipta karena ternyata ada orang lain yang memegang remote kontrol senjatanya"
1995: Amerika Serikat menjatuhkan embargo militer terhadap Indonesia. Bukan embargo total — tapi yang paling menyakitkan: embargo suku cadang.
Pesawat-pesawat TNI-AU yang sudah terlanjur dibeli dari Amerika — F-16 Fighting Falcon, F-5 Tiger, C-130 Hercules — tiba-tiba tidak bisa terbang. Bukan karena rusak. Bukan karena tidak ada pilotnya. Tapi karena Washington menolak mengirim suku cadang. Enam unit F-16 yang baru dibeli, selama hampir enam tahun, membusuk di hanggar.
Embargo dijatuhkan karena Washington menuduh Indonesia melanggar hak asasi manusia — menyusul penembakan demonstran di Dili, Timor Timur, pada November 1991.
Alasan yang sah secara moral. Tapi akibatnya bagi pertahanan Indonesia sangat nyata: sejumlah armada TNI-AU mulai dari C-130 Hercules, F-5 Tiger, hingga F-16 yang baru dibeli selama kurang lebih enam tahun tidak dapat diterbangkan karena embargo suku cadang. Kedaulatan negara di udara terancam.
Bahkan ketika tsunami Aceh 2004 meluluhlantakkan pantai barat Sumatra, TNI-AU tidak dapat berbuat banyak untuk memberikan dukungan karena armada udaranya lumpuh.
"Bayangkan itu," kata Poirot pelan. "Sebuah bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia — dan angkatan udara tidak bisa terbang penuh. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena Washington memegang kunci suku cadangnya."
Prabowo Subianto adalah perwira TNI aktif saat vonis embargo itu dijatuhkan . Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa artinya ketika pertahanan sebuah negara bergantung pada niat baik negara lain.
Seorang Jenderal Membaca Sejarah Lebih Dalam.
Embargo itu berakhir 2005. Tapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran seorang perwira yang serius. Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Oktober 2019, ia membawa satu pertanyaan yang sudah bertahun-tahun ia endapkan: "Bagaimana caranya Indonesia memiliki senjata yang tidak bisa dicabut oleh siapapun?"
Jawabannya bukan: jangan beli dari luar negeri. Indonesia tidak punya industri pertahanan yang cukup besar untuk itu — belum.
Jawabannya adalah: beli dari negara yang senjatanya benar-benar miliknya sendiri. Negara yang tidak perlu minta izin Washington sebelum mengirim suku cadang. Negara yang industrinya tidak tersandera ITAR. Negara yang keputusan ekspornya murni keputusannya sendiri.
Dan di seluruh lanskap industri pertahanan dunia, hanya ada satu kandidat yang memenuhi semua kriteria itu sekaligus menawarkan teknologi kelas satu: Prancis.
Sekjen Kemhan Donny Ermawan mengungkap alasannya: "Hubungan Indonesia-Prancis yang relatif tidak pasang surut juga menjadi alasan menjadikan Prancis sumber pengadaan alutsista bagi Indonesia."
"Tidak pasang surut," ulang Poirot. "Dua kata yang terdengar biasa — tapi bagi seorang jenderal yang pernah hidup di bawah embargo Amerika, dua kata itu artinya sangat dalam. Konsistensi adalah kemewahan. Dan Prancis menawarkan kemewahan itu."
Prancis: Rafale adalah pesawat tempur yang sepenuhnya Prancis. Mesinnya Snecma — Prancis. Avioniknya Thales — Prancis. Senjatanya MBDA — Eropa, dengan Prancis sebagai pemimpin. Tidak ada komponen Amerika yang bisa diveto Washington. Tidak ada giroskop yang tiba-tiba direstriksi. Tidak ada ITAR yang membayangi setiap pengiriman suku cadang.
Dan Prancis sudah membuktikan ini berkali-kali: mereka menjual Rafale ke India yang bersikap non-blok, ke Qatar yang dekat dengan banyak pihak, ke Mesir yang hubungannya dengan Washington tidak selalu mulus. Prancis tidak pernah membatalkan kontrak dengan alasan "keamanan nasional" di menit-menit terakhir.
"Prabowo," kata Poirot dengan penuh kekaguman, "melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pemimpin pertahanan di negara berkembang: ia tidak memilih senjata terbaik. Ia memilih senjata yang paling tidak bisa diambil kembali darinya."
Pertemuan Dua Pemikiran yang Bertemu di Frekuensi yang Sama
Juni 2021. Paris. Prabowo menandatangani Defence Cooperation Agreement dengan Florence Parly.
Ini bukan transaksi. Ini adalah deklarasi filosofi. Karena di sisi lain meja duduk Prancis — negara yang sejak de Gaulle 1966 menarik diri dari komando militer NATO, yang membangun force de frappe nuklir independennya sendiri, yang selalu menolak menjadi vassal Washington, yang kini di bawah Macron menyerukan "otonomi strategis" dan "jalan ketiga."
Dua pihak ini tidak perlu banyak menjelaskan kepada satu sama lain. Mereka berbicara bahasa yang sama: kedaulatan adalah harga mati.
Prancis menjual Rafale bukan hanya sebagai transaksi bisnis. Mereka menjualnya sebagai pernyataan geopolitik: bahwa negara-negara yang ingin berdiri di dunia tanpa harus berlutut ke Washington atau Beijing memiliki pilihan. Pilihan itu bernama industri pertahanan Prancis.
PM Prancis Sebastien Lecornu menegaskan: "Mengekspor senjata kami adalah hal yang vital — ini adalah prasyarat bagi kedaulatan kami."
Kedaulatan penjual. Kedaulatan pembeli. Dua kepentingan yang secara sempurna bertemu.
Dan Malaysia?
"Inilah ironi yang paling menyayat hati dalam seluruh cerita ini," kata Poirot, berbisik.
Malaysia memilih NSM Norwegia dengan kalkulasi cerdas menurut mereka. Pada 2018, NSM adalah pilihan yang sangat masuk akal: rudal anti-kapal kelas dunia, dari produsen terpercaya, dengan harga kompetitif.
Yang tidak diperhitungkan Kuala Lumpur — atau mungkin tidak cukup diwaspadai — adalah pertanyaan yang seharusnya diajukan pertama kali: "Apakah senjata ini benar-benar milik Norwegia? Atau ada tangan ketiga di dalamnya?"
Ada. Giroskop buatan Amerika. ITAR. Dan ketika Washington memperketat kontrol teknologinya pasca-Ukraina 2022, Oslo tidak punya pilihan selain mengikuti.
Prabowo bertanya pertanyaan itu lebih awal. Dan jawabannya membawanya ke Paris — bukan Oslo.
"Malaysia membayar 95 persen dari kontrak sebelum menyadari bahwa rudal yang mereka beli tidak sepenuhnya milik penjualnya," kata Poirot. "Prabowo memastikan bahwa pesawat yang ia beli — sepenuhnya, dari mesin sampai baut terakhirnya — adalah milik Prancis. Dan karenanya, akhinya menjadi milik Indonesia. Sepenuhnya"
EPILOG: Jenderal, Bukan Menteri
Poirot meletakkan penanya. Ia menatap jauh ke luar jendela.
"Ada yang bertanya: mengapa Prabowo begitu terobsesi dengan Paris? Mengapa bolak-balik ke Élysée? Mengapa ia bahkan menginstruksikan sekolah-sekolah Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis?"
"Jawabannya sederhana — tapi hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menjadi tentara, minimal memposisikan sudut pandang dari posisi itu"
Seorang tentara tahu bahwa pertempuran sesungguhnya bukan soal siapa yang memiliki senjata paling canggih. Pertempuran sesungguhnya adalah soal siapa yang bisa dipercaya untuk tetap ada di sisimu ketika situasi paling sulit. Ketika diembargo. Ketika dikucilkan. Ketika Washington marah dan memutus suku cadang.
Prabowo pernah menyaksikan apa yang terjadi ketika Indonesia bergantung pada satu pemasok yang memegang kunci pintu belakang. Ia pernah melihat pesawat-pesawat baru membusuk di hanggar bukan karena perang, bukan karena kecelakaan, tapi karena surat dari Washington. Ia tidak ingin Indonesia mengalami itu lagi.
Dan ketika ia duduk di Istana Élysée, berjabat tangan dengan Macron untuk kesekian kalinya— keduanya paham bahwa percakapan mereka bukan sekadar soal Rafale.
Ini adalah percakapan antara dua negara yang sama-sama percaya bahwa kedaulatan bukan hadiah yang diberikan orang lain. Kedaulatan adalah sesuatu yang direbut, dirawat, dan dijaga — setiap hari, dalam setiap kontrak, dalam setiap pilihan pemasok senjata.
"Prabowo tidak memilih Prancis karena Rafale adalah pesawat terbaik di dunia," tutup Poirot. "Ia memilih Prancis karena Prancis adalah satu-satunya negara yang bisa berkata kepadanya: 'Ketika senjata ini sudah ada di tanganmu, ia milikmu sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mengambilnya kembali — bahkan kami sendiri.'"
"Dan bagi seorang jenderal yang pernah hidup di bawah embargo — kalimat itu lebih berharga dari spesifikasi teknis manapun."
Il se leva, boutonna son manteau, et disparut dans la nuit parisienne.
(Sumber: Sui Cen) ***
