Trump, Abraham Accords, dan Deal Iran yang Membingungkan
ORBITINDONESIA.COM – Trump mengaitkan deal Iran dengan perluasan Abraham Accords, seolah normalisasi Israel bisa “wajib” bagi negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Namun banyak negara yang ia sebut sudah punya hubungan dengan Israel, sementara yang lain menolak keras, membuat pernyataannya terdengar seperti ultimatum tanpa peta jalan.
Dalam unggahan media sosial, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan “mengatur” kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran. Sebagai imbalannya, ia ingin banyak negara menandatangani Abraham Accords untuk menjalin hubungan dengan Israel, bahkan menyebutnya “seharusnya wajib.”
Masalahnya, separuh daftar Trump seperti Mesir, Yordania, dan Turki sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Separuh lainnya seperti Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan tidak menunjukkan minat untuk normalisasi dalam waktu dekat.
Reaksi kawasan bukan dukungan, melainkan hening dan heran. Yoel Guzansky dari Institute for National Security Studies di Tel Aviv menyebutnya “aneh,” dan mengaku bingung apa kaitan deal Iran dengan pengakuan Israel.
Dua diplomat Barat di kawasan juga menilai gagasan itu tidak dianggap serius. Mereka menyatakan, secara diplomatik, proposal tersebut tidak punya pijakan yang jelas dan tampak seperti pesan politik ketimbang rencana kebijakan.
Gedung Putih tidak menjelaskan hubungan logis antara negosiasi Iran dan perluasan Abraham Accords. Trump kemudian memberi petunjuk bahwa kesepakatan dengan Iran bisa dibuat bergantung pada kesediaan Arab Saudi dan Qatar mengakui Israel.
Abraham Accords sendiri lahir pada 2020, ketika UEA, Bahrain, dan Maroko sepakat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di Amerika, banyak politisi menyebutnya “kesepakatan damai,” meski para akademisi regional menilai istilah itu menutupi fakta bahwa negara-negara tersebut tidak sedang berperang dengan Israel.
Yang terjadi lebih mirip normalisasi tanpa menyentuh konflik inti Israel–Palestina. Kesepakatan itu memang membuka perdagangan, kerja sama keamanan, dan pariwisata, tetapi tidak melahirkan era damai baru di kawasan.
UEA menjadi pihak yang paling mesra dengan Israel, namun kedekatan itu justru membuatnya tampak sebagai pengecualian di Timur Tengah. Setelah perang Gaza, Lebanon, dan eskalasi dengan Iran, biaya politik berasosiasi dengan Israel meningkat tajam di mata publik Arab.
Target mahkota bagi Israel adalah normalisasi dengan Arab Saudi, ekonomi Arab terbesar dan penjaga dua kota suci Islam. Namun Riyadh berulang kali mensyaratkan negara Palestina merdeka, sementara pemerintahan Israel saat ini menolak keras gagasan tersebut.
Salman al-Ansari, analis Saudi, menegaskan komitmen dua negara bukan slogan dan bukan “chip tawar-menawar.” Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Trump keliru membaca ruang gerak Saudi, terutama ketika sentimen publik terhadap Israel memburuk.
Abdulaziz Alghashian dari Gulf International Forum menilai semakin normalisasi didorong sebagai pemaksaan, semakin tidak dapat diterima. Pada era Biden, Putra Mahkota Saudi bahkan meminta insentif besar seperti akses teknologi nuklir AS dan pakta pertahanan, sehingga normalisasi dipahami sebagai transaksi mahal, bukan kewajiban.
Di Israel, keterkaitan deal Iran dan Abraham Accords juga disambut kebingungan. Benjamin Netanyahu tidak menanggapi publik, dan pemerintah Israel hanya menyatakan ingin memperluas “lingkaran perdamaian,” tanpa mengonfirmasi adanya rencana konkret.
Timing politik memperburuk peluang, karena pemilu Israel diperkirakan berlangsung musim gugur. Bagi Riyadh atau Doha, memberi “hadiah” diplomatik yang menguntungkan Netanyahu saat masa kampanye justru memperbesar risiko reputasi.
Trump juga menyebut Pakistan, negara mayoritas Muslim besar yang bahkan melarang warganya bepergian ke Israel lewat ketentuan di paspor. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, menolak dengan alasan bertentangan dengan “ideologi fundamental” negara.
Di Islamabad, analis menduga pernyataan Trump lebih ditujukan untuk audiens domestik Amerika, terutama kubu garis keras anti-Iran yang kecewa bila ada deal. Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk AS dan PBB, menyebutnya upaya pengalihan perhatian yang buruk dari negosiasi damai AS–Iran.
Yang paling mencolok dari pernyataan Trump adalah gaya perintah yang mengabaikan realitas politik kawasan. Normalisasi Israel bukan tombol yang bisa ditekan Washington, karena ia menempel pada luka Palestina yang terus terbuka dan kini makin berdarah setelah perang berkepanjangan.
Trump tampak memperlakukan Abraham Accords sebagai “template” tunggal kebijakan Timur Tengah. Ketika deal Iran rapuh dan pertempuran masih berulang, ia menambahkan syarat normalisasi sebagai hiasan kemenangan, bukan sebagai solusi konflik.
Logika barter itu juga berisiko memicu resistensi lebih besar. Negara seperti Qatar justru pernah melobi keras agar perang tidak terjadi, sehingga sulit membayangkan mereka “diberi insentif” oleh berakhirnya perang yang sejak awal ingin mereka cegah.
Di sisi lain, ada motif komunikasi politik yang masuk akal. Mengaitkan deal Iran dengan Abraham Accords bisa menjual narasi “paket besar” kepada pemilih pro-Israel dan elang Iran di AS, meski implementasinya di lapangan nyaris mustahil.
Namun diplomasi yang dibangun di atas tuntutan sepihak biasanya menghasilkan dua hal, yaitu penolakan dan hilangnya kepercayaan. Jika Washington memaksa normalisasi tanpa kerangka Palestina, ia hanya menumpuk utang politik bagi sekutu-sekutunya sendiri.
Pada akhirnya, Trump sendiri memberi jalan keluar dengan mengakui beberapa negara mungkin punya alasan “dapat diterima” untuk tidak mengakui Israel. Pengakuan itu menegaskan bahwa ultimatum “wajib” tadi lebih mirip manuver retorik ketimbang strategi yang siap dijalankan.
Abraham Accords bisa memperluas bisnis dan keamanan, tetapi ia tidak bisa menggantikan penyelesaian akar konflik Israel–Palestina. Pertanyaannya kini, apakah AS ingin mengejar “peristiwa bersejarah” untuk konsumsi politik, atau membangun perdamaian yang benar-benar tahan uji di mata rakyat kawasan. (Orbit dari berbagai sumber, 4 Juni 2026)
