Raja Keraton Yogyakarta ini menegaskan tidak boleh ada identitas yang hilang pada diri masing-masing individu baik Suku Batak, Papua, Sunda dan lainnya dengan memahami budaya DIY, tempat di mana mereka bermukim.

Mengingat Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun, menurut dia, sudah sewajarnya jika masalah ideologi tersebut sudah tidak lagi diperdebatkan.

Oleh karena itu, Sri Sultan berharap di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo persoalan Ideologi Pancasila dituntaskan.

"Siapapun nanti yang menjadi presiden di tahun 2025, sudah tidak lagi membahas persoalan-persoalan fundamental. Tentu hal ini wajib dilakukan mengingat tantangan Indonesia ke depan semakin berat," kata dia.

Baca Juga: Heru Margianto: Mungkinkah Kita Mengikuti Yesus Tanpa Harus Menganut Agama Kristen

Dalam konteks birokrasi misalnya, menurut dia, ASN dalam penyelenggaraan Pancasila wajib memiliki pandangan, tidak hanya berkutat pada pemikiran bagaimana tidak ada kemiskinan dan kebodohan, namun harus ada penegasan pola pikir antikemiskinan dan antikorupsi.

"Antikemiskinan, antikebodohan ditambah lagi antikorupsi maupun penyalahgunaan wewenang wajib menjadi pegangan. Karena yang diambil dari konteks itu adalah keunggulan excellent berarti bicara keutamaan di dalam diri seorang manusia," ujar Sultan. ***