Pemogokan Umum Spanyol dan Krisis Perumahan Jelang Pemilu
ORBITINDONESIA.COM – Pemogokan umum Spanyol pecah setelah 14 tahun, dipicu krisis perumahan yang kian menjerat pekerja lintas sektor. Saat sewa melonjak dan pasokan rumah defisit, jalanan Madrid hingga kota-kota lain menjadi panggung pertarungan politik menjelang pemilu 29 November.
Para pekerja di hampir semua industri turun ke jalan pada Rabu, berbaris dan membangun barikade mogok meski cuaca buruk melanda banyak wilayah. Ini pemogokan umum pertama di Spanyol dalam 14 tahun, di tengah biaya hidup yang memburuk dan krisis perumahan yang membuat banyak orang tak sanggup menopang hidup.
Krisis itu disimbolkan oleh pengusiran dan kematian Maricarmen Abascal, 87 tahun, di Madrid awal tahun ini. Peristiwa tersebut ikut mendorong pemilu dadakan yang dijadwalkan pada 29 November.
Pemerintahan Perdana Menteri kiri Pedro Sanchez mencoba meloloskan undang-undang untuk meringankan beban penyewa, tetapi diblokir oposisi di parlemen. Karena tak punya kekuatan untuk meloloskan legislasi, Sanchez memanggil pemungutan suara lebih awal demi mengamankan dukungan.
Pemerintah akhirnya menyetujui dua dekret luar biasa yang memasukkan langkah-langkah mirip reformasi perumahan yang sebelumnya ditolak parlemen. “Kami tidak akan berhenti sampai kami mengubah model perumahan negara ini dari atas sampai bawah, agar rumah untuk ditinggali, bukan melayani minoritas [tuan tanah],” kata Alicia del Rio dari Serikat Penyewa Madrid.
Mayoritas aksi tampak berlangsung damai, tetapi pemogok di depan pasar grosir Mercamadrid mengklaim polisi menyemprotkan merica ke kerumunan. Setidaknya 13 orang disebut membutuhkan perawatan medis.
Sejumlah maskapai kemudian melaporkan gangguan penerbangan masuk dan keluar Spanyol karena sebagian pekerja bandara dan maskapai ikut mogok. Sementara itu, sehari sebelumnya pekerja kereta juga mogok menyusul dua kecelakaan kereta mematikan tahun ini.
Krisis perumahan Spanyol bukan sekadar keluhan urban, melainkan masalah struktural yang kini menekan pasar tenaga kerja dan stabilitas politik. Bank sentral memperkirakan defisit sekitar 750.000 rumah, dan bisa menembus lebih dari satu juta pada 2028.
Ketika semakin sedikit keluarga mampu membeli rumah, jumlah penyewa meningkat tajam dan posisi tawar mereka melemah. Dewan Pemuda Spanyol mencatat rata-rata sewa €1.176, setara 99% dari gaji rata-rata anak muda.
Angka 99% itu berarti hidup mandiri hampir mustahil tanpa subsidi keluarga, kerja tambahan, atau berbagi hunian ekstrem. Dalam jangka panjang, situasi ini menggerus mobilitas sosial, menunda pembentukan keluarga, dan menekan konsumsi domestik.
Di sisi lain, pemogokan umum menunjukkan krisis telah menyeberang dari isu kebijakan menjadi isu legitimasi negara. Ketika rumah tak lagi terjangkau dan infrastruktur kereta dianggap rapuh, publik membaca kegagalan tata kelola, bukan sekadar siklus ekonomi.
Namun pemogokan juga memunculkan dilema efektivitas dan representasi. Reporter DW di Madrid mencatat banyak orang tetap masuk kerja dan menganggap mogok “tidak masuk akal,” meski mereka juga menderita akibat biaya hidup dan krisis perumahan.
Seorang penjaga pintu di Madrid berkata, “Saya tidak ikut. Ini omong kosong. Pemerintah mendukungnya karena mereka berharap dapat cukup suara pada tanggal 29 agar mereka bisa lanjut.” Kalimat itu menangkap kecurigaan bahwa aksi massa dapat berubah menjadi instrumen kampanye.
Di sinilah pemogokan umum Spanyol menjadi paradoks: aksi buruh biasanya menekan pemerintah, tetapi kali ini pemerintah justru mendukungnya. Pemerintah menyebut pemogokan digelar “demi hak-hak,” bahkan ada sumber lingkar dalam Sanchez yang menyebutnya “melawan oposisi.”
Jika benar pemogokan diposisikan sebagai senjata elektoral, risikonya besar bagi kepercayaan publik. Alberto Nunez Feijoo dari Partai Rakyat menyebut gagasan “mogok melawan oposisi” sebagai absurditas yang “tak ada di negara Uni Eropa lain.”
Hubungan historis antara serikat UGT dan partai PSOE menambah bahan bakar kecurigaan, meski keduanya institusi terpisah. Keduanya memang berbagi pendiri historis, Pablo Iglesias Posse, yang membuat batas antara advokasi buruh dan strategi partai tampak kabur di mata sebagian warga.
Meski begitu, menuduh pemogokan semata “aksi pemilu” juga terlalu menyederhanakan kenyataan. Saat sewa menyedot hampir seluruh gaji anak muda, protes menjadi bahasa terakhir bagi kelompok yang merasa tak didengar oleh mekanisme normal kebijakan.
Kunci persoalan ada pada hasil, bukan pada slogan. Tanpa penambahan pasokan rumah yang masif, perlindungan penyewa yang dapat ditegakkan, dan penataan ulang insentif pasar sewa, pemogokan hanya akan menjadi ritual kemarahan yang berulang setiap musim pemilu.
Pemogokan umum Spanyol memperlihatkan bahwa krisis perumahan telah berubah menjadi krisis masa depan. Ketika rumah tak lagi menjadi tempat tinggal melainkan komoditas yang menyingkirkan pekerja, demokrasi dipaksa menjawab pertanyaan paling dasar: siapa yang berhak tinggal di kota.
Pemilu 29 November akan menguji apakah partai-partai mampu menawarkan solusi yang lebih dari sekadar dekret darurat dan saling tuding. Jika negara gagal mengembalikan keterjangkauan, kemarahan di jalan bisa menjadi norma baru, bukan pengecualian.
(Orbit dari berbagai sumber, 12 November 2026)
