Josef H. Wenas: Via Dolorosa Gibran Rakabuming Raka
Analisis Intelijen Josef H. Wenas
ORBITINDONESIA.COM - Ada sebuah jalan yang berat dalam sejarah kemanusiaan yang dikenal sebagai ๐๐ช๐ข ๐๐ฐ๐ญ๐ฐ๐ณ๐ฐ๐ด๐ข. Dalam tradisi Kristiani, jalan itu adalah perjalanan Yesus sambil memikul salibnya sendiri menuju Golgota, pasca diadili oleh penguasa Romawi Pontius Pilatus, atas desakan Sanhedrin (mahkamah agama/peradilan Yahudi).
Fragmen ini adalah sebuah pengadilan politik yang penuh fitnah, caci-maki, penghinaan dan siksaan fisik yang berat. ๐๐ช๐ข ๐๐ฐ๐ญ๐ฐ๐ณ๐ฐ๐ด๐ข dari bahasa Latin, artinya โJalan Kesengsaraan.โ
Itu memang soal keputusan. Yesus memilih untuk menempuh โJalan Kesengsaraanโ ini demi sesuatu yang jauh lebih besar: Keselamatan umat manusia.
Dalam panggung politik Indonesia hari ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya sedang menghadapi sebuah rute yang serupa.
Gibran harus menempuh โJalan Kesengsaraanโ menuju pengadilan politik di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.
Juga, untuk sesuatu yang lebih besar: Keselamatan bangsa dan negara.
****
Di balik pintu-pintu parlemen, komunikasi lintas fraksi mulai berlangsung. Wacana hak angket, hak menyatakan pendapat, bahkan pemakzulan bukan lagi sekadar bisik-bisik politik.
Persoalan yang bermula dari kontroversi persyaratan pendidikan dan putusan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, kini berpotensi menjelma menjadi pertarungan konstitusional yang menentukan nasib politik seorang Wakil Presiden.
Namun, di tengah hiruk-pikuk tuntutan politik tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh hilang: Di manakah letak keadilan apabila seseorang harus menanggung akibat dari kesalahan peraturan dan keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga negara?
Gibran bukanlah pembuat peraturan KPU. Ia bukan pula pejabat yang menerbitkan surat penyetaraan pendidikan atas namanya sendiri. Regulasi, prosedur, verifikasi, dan keputusan administratif merupakan wilayah kewenangan institusi negara.
Jika kemudian mekanisme tersebut dinyatakan cacat atau tidak sah oleh lembaga peradilan, maka pertanggungjawaban institusional harus diperiksa secara jernih. Tidak boleh begitu saja seluruh beban moral dan politik dialihkan kepada orang yang menjadi obyek dari proses administratif tersebut.
Tentu, seorang pejabat publik tidak kebal terhadap pemeriksaan. Jabatan Wakil Presiden bukanlah perisai terhadap hukum. Akan tetapi, hukum juga tidak boleh berubah menjadi alat untuk menghukum seseorang hanya karena ia berada di tengah pusaran kepentingan politik.
Ada perbedaan mendasar antara cacat administrasi, pelanggaran hukum, dan kesalahan pribadi yang dapat menjadi dasar pemberhentian seorang pejabat negara.
Di sinilah ujian moral DPR sesungguhnya dimulai.
Jika DPR memilih menggunakan hak konstitusionalnya, kita ingin proses itu menjadi ruang pencarian kebenaran, bukan panggung pembalasan politik. Jangan sampai keputusan yang lahir lebih dahulu ditentukan oleh kalkulasi kekuasaan, sementara argumentasi hukum sekadar dicari untuk membenarkannya.
Tetapi, dalam realisme politik yang faktanya memang Machiavelian, apakah hal ini mungkin?
****
Mungkin sebentar lagi kita akan menyaksikan anak muda berusia 39 tahun itu dikuyo-kuyo. Dia harus menghadapi pemeriksaan, pertanyaan tajam, dan tekanan opini publik.
Dan kita menyaksikannya sambil ragu bertanya: Apakah negara hukum ini akan memberikan kepadanya hak praduga tak bersalah, proses yang adil, dan penilaian berdasarkan bukti serta ketentuan konstitusi.
Sebab, keadilan bukanlah tentang siapa yang paling kuat menanggung tekanan politik. Keadilan adalah keberanian untuk membedakan siapa yang membuat kesalahan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang sesungguhnya hanya menjadi bagian dari sebuah sistem yang ternyata bermasalah.
๐๐ช๐ข ๐๐ฐ๐ญ๐ฐ๐ณ๐ฐ๐ด๐ข Gibran, jika perjalanan itu benar-benar harus ditempuh, hendaknya menjadi ujian kedewasaan demokrasi Indonesia. Bukan hanya ujian bagi seorang Wakil Presiden, melainkan juga ujian bagi DPR, lembaga peradilan, dan seluruh institusi negara.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat apakah Gibran mampu mempertahankan jabatannya atau harus melepaskannya. Sejarah juga akan mengingat bagaimana sebuah bangsa memperlakukan seseorang ketika kekuasaan, hukum, dan keadilan berada dalam persimpangan.
Sebab, ๐๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ธ ๐๐ฒ๐๐ถ๐ฎ๐ฝ ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐บ๐ฒ๐บ๐ถ๐ธ๐๐น ๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฏ ๐ฎ๐ฑ๐ฎ๐น๐ฎ๐ต ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐น๐ฎ๐ต. Dan ๐๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ธ ๐๐ฒ๐๐ถ๐ฎ๐ฝ ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐๐ฒ๐ ๐ฝ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐๐ฎ๐ต ๐๐ฒ๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐๐ฒ๐ฑ๐๐ฟ๐ฎ๐น ๐ผ๐๐ผ๐บ๐ฎ๐๐ถ๐ ๐บ๐ฒ๐ป๐ท๐ฎ๐ฑ๐ถ ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐น ๐๐ฒ๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ฎ ๐บ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐น.
Itulah pelajaran terpenting dari ๐๐ช๐ข ๐๐ฐ๐ญ๐ฐ๐ณ๐ฐ๐ด๐ข. Cukup sering kita saksikan, bahwa atas nama keadilan, kita justru melahirkan ketidakadilan yang baru.
-JHW, Yogyakarta, 10 November 2026. ***
