Sedangkan dari asosiasi industri umumnya menyatakan, mereka pada prinsipnya mendukung Zero ODOL karena ini adalah kebijakan yang bertujuan baik.

Namun mereka belum siap jika Zero ODOL dipaksakan diterapkan secara total mulai 1 Januari 2023. Mereka mengharap ada penundaan.

Ada beberapa opsi cara penerapan Zero ODOL yang mungkin bisa diterima. Cara ini mempertimbangkan sektor industri yang berbeda-beda, yang kebutuhan dan tahap kesiapannya juga tidak sama. Apalagi mereka baru mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: BRI Liga 1 : Prediksi Rans Nusantara Melawan Bhayangkara FC, Saling Jegal Demi Hindari Degradasi dan Pemecatan

Presiden Jokowi telah mengingatkan mengenai ancaman resesi 2023, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang meningkat.

Dikombinasikan dengan tahun politik menjelang pemilu dan pilpres 2024, dikhawatirkan ada dampak negatif jika cara penerapan Zero ODOL tidak cermat.

Pemangku kepentingan lain, seperti kalangan sopir dan pengusaha angkutan kecil-kecilan kelas UMKM mengeluhkan adanya aturan-aturan transportasi yang dianggap tidak sinkron dan tidak konsisten.

Hal ini menyulitkan mereka dalam mematuhi Zero ODOL, yang hampir pasti akan menghantam mereka secara ekonomi.***