ORBITINDONESIA - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah, KH Zainal Abidin, menyatakan, politik identitas berbasis agama hanya merusak  kerukunan dan harmonisasi umat beragama.

"Politik identitas yang berbasis pada agama, bukan hanya mengancam semangat nasionalisme tetapi juga dapat menghancurkan bangunan kerukunan umat beragama. Kelompok mayoritas akan merasa memiliki hak istimewa dari kelompok lainnya. Dan ini tentu saja bertentangan dengan salah satu pilar kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," kata Zainal Abidin sewaktu menyampaikan materi pada dialog Tangkal Politik Identitas Dalam Pemilu 2024, di Palu, Selasa 1 November 2022.

Rais Syuriyah PBNU ini mengatakan, politik identitas berbasis agama justru mencederai kesakralan dan kesucian agama.

Baca Juga: Anies Baswedan Menuju Lengser: 50 Lokasi RT di DKI Jakarta Direndam Air Banjir ada yang Sampai 2,2 Meter

"Betapa tidak, agama “diperalat” untuk kepentingan politik, menciptakan perpecahan dan merusak keharmonisan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat kontradiksi dengan nilai-nilai ajaran setiap agama, yang semestinya mendorong dan menginspirasi penganutnya mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama," katanya seperti dikutip OrbitIndonesia dari Antara.

Guru besar UIN Datokarama Palu itu menguraikan ciri politik identitas yaitu manfaatkan berbagai persamaan, hal ini digunakan untuk menghimpun berbagai kekuatan untuk meraih tujuannya.

Kemudian, kata dia, munculnya ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dipicu adanya perlakuan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Timbulnya jalur politik yang terlahir karena adanya suatu hubungan, baik kekeluargaan ataupun pertemanan. Serta hanya kelompok tertentu saja yang merasa diuntungkan. Dan seiring dengan itu lahir anggapan tentang adanya diskriminasi.

"Politik identitas selalu mencari variabel yang dapat dijadikan sebagai basis untuk membangun kesamaan identitas dalam sebuah komunitas, di antaranya yang paling popular, adalah: etnis, agama, dan jender," ujarnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Menuju Lengser: Pendukung Anies Diduga Uji Coba Politik Identitas di Masjid Malang

Ia menegaskan politik identitas, apa pun bentuknya, tidak dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat, serta tidak mendidik masyarakat agar lebih dewasa dalam berpolitik.

Demikian pula, politik identitas yang berbasis agama adalah sebuah ancaman nyata bagi kerukunan hidup umat beragama yang sudah berupaya kita bangun bersama sejak berdirinya republik ini.

"Oleh karena itu, menjadi tugas besar bagi kita bersama untuk mendidik masyarakat kita agar lebih cerdas dalam berpolitik, sehingga tidak mudah terjebak oleh mereka yang mencoba memanfaatkan label agama, ras maupun jender hanya untuk memperoleh kekuasaan," kata dia. ***