Didik J. Rachbini: Terjadi Penyimpangan Orientasi Kebijakan yang Menggerus Keseimbangan Ekosistem Perguruan Tinggi
ORBITINDONESIA.COM - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini memotret sebuah persoalan mendasar dalam arsitektur pendidikan tinggi Indonesia: terjadinya penyimpangan orientasi kebijakan yang secara perlahan menggerus mutu, daya saing global, dan keseimbangan ekosistem perguruan tinggi nasional.
Ia memulai dari kritik terhadap transformasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya yang berstatus PTNBH. Alih-alih berkembang menjadi universitas riset berkelas dunia, banyak PTN justru berubah menjadi “industri kuliah massal”.
Penerimaan mahasiswa baru melonjak drastis—hingga puluhan ribu per tahun di satu kampus—mencerminkan orientasi pada kuantitas demi menopang pembiayaan operasional. Kampus-kampus besar kini mengelola 60 hingga 80 ribu mahasiswa, angka yang jauh melampaui universitas top dunia yang justru menjaga ukuran agar tetap terkendali demi kualitas riset dan akademik.
Model ini, menurutnya, membuat PTN lebih menyerupai teaching university yang bergantung pada pemasukan mahasiswa, bukan research university yang menggerakkan inovasi.
Konsekuensinya terlihat pada daya saing global. Tidak satu pun kampus Indonesia menembus 100 besar dunia, sementara universitas di Malaysia dan Singapura telah mapan di jajaran teratas.
Ketertinggalan ini dinilai bukan semata persoalan teknis, melainkan akibat kebijakan yang membebani PTN untuk membiayai diri sendiri, sehingga energi tersedot pada perekrutan mahasiswa, bukan penguatan riset. Di sisi lain, alokasi anggaran pendidikan nasional dinilai tidak sepenuhnya memperkuat ekosistem akademik inti.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah ketimpangan antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dengan jumlah PTN yang relatif kecil namun menyerap hampir separuh mahasiswa nasional, PTS—yang jumlahnya ribuan—harus bersaing dalam kondisi tidak setara.
PTN memiliki dukungan APBN sekaligus pendapatan dari UKT, sedangkan PTS sangat bergantung pada mahasiswa. Ketimpangan ini berisiko melemahkan peran masyarakat sipil dalam pendidikan tinggi, termasuk institusi yang dikelola organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Jika tren ini berlanjut, sebagian PTS bisa kolaps, dan keragaman ekosistem pendidikan tinggi akan terancam.
Orientasi massifikasi S1 juga berdampak langsung pada lemahnya riset. Beban mengajar dosen meningkat, riset terjebak administratif, dana terfragmentasi, dan budaya akademik kalah oleh birokrasi struktural.
Dalam situasi ini, kontribusi universitas terhadap inovasi nasional menjadi rendah. Pendidikan tinggi kehilangan perannya sebagai mesin pencipta ilmu dan teknologi, serta gagal menjadi lokomotif transformasi ekonomi.
Jika kebijakan tidak dikoreksi, ia memperingatkan dampak sistemik: PTN akan menjadi universitas besar tetapi biasa saja, PTS semakin terpinggirkan, Indonesia gagal membangun universitas kelas dunia, dan ekonomi nasional kehilangan fondasi inovasinya.
Sebagai jalan keluar, ia menawarkan reposisi strategis. Pertama, pembatasan terencana jumlah mahasiswa S1 di PTN unggulan agar selektivitas dan mutu kembali menjadi prioritas.
Kedua, penguatan peran PTN sebagai universitas riset dengan ekspansi pada program S2, S3, postdoctoral, serta kolaborasi internasional.
Ketiga, penguatan sistemik PTS melalui insentif fiskal, dukungan riset, dan skema pendanaan bersama negara–masyarakat.
Keempat, reformasi insentif dosen dengan menitikberatkan pada publikasi bereputasi, sitasi, paten, dan kolaborasi global, bukan dominasi jabatan struktural.
Kelima, pembangunan klaster riset nasional pada sektor strategis seperti energi, pangan, kesehatan, digital, dan kebijakan publik.
Inti gagasannya jelas: persoalan pendidikan tinggi Indonesia bukan sekadar manajerial, melainkan masalah desain kebijakan. Tanpa perubahan arah, sistem akan terus memproduksi lulusan dalam jumlah besar tetapi minim daya inovasi.
Namun dengan koreksi struktural dan keberanian reposisi, pendidikan tinggi Indonesia masih berpeluang menjadi fondasi kemandirian intelektual dan kekuatan ekonomi masa depan.
(Disarikan dari tulisan Didik J. Rachbini) ***
