Ekspansi Visa BNO: Tanggapan Inggris Terhadap Kontroversi Hong Kong
ORBITINDONESIA.COM – Ketegangan diplomatik meningkat ketika Inggris memperluas program visa untuk warga Hong Kong, memicu kritik tajam dari Tiongkok. Langkah ini dilakukan setelah pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman berat kepada taipan media pro-demokrasi, Jimmy Lai.
Keputusan Inggris untuk memperluas skema visa British National Overseas (BNO) datang di tengah penahanan Jimmy Lai, tokoh penting dalam gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Kebijakan ini memungkinkan anak-anak pemegang status BNO, yang berusia di bawah 18 tahun saat penyerahan Hong Kong kepada Tiongkok pada Juni 1997, untuk mengajukan visa secara mandiri.
Sejak diperkenalkannya skema visa BNO pada 2021, lebih dari 230.000 individu telah menerima visa, dengan hampir 170.000 orang telah pindah ke Inggris. Langkah ini mencerminkan respon terhadap hukum keamanan nasional yang diberlakukan Beijing di Hong Kong, yang telah mengekang kebebasan dan memicu eksodus warga Hong Kong.
Pemerintah Inggris menggambarkan situasi di Hong Kong sebagai 'penurunan hak dan kebebasan.' Kasus Jimmy Lai menyoroti bagaimana hukum keamanan nasional Tiongkok mengekang perbedaan pendapat, memaksa banyak orang meninggalkan wilayah tersebut. Namun, pemerintah Tiongkok menyebut langkah Inggris ini sebagai campur tangan yang tidak dapat diterima.
Kontroversi ini mengundang pertanyaan tentang masa depan Hong Kong dan peran internasional dalam mendukung kebebasan. Apakah tindakan Inggris akan memicu perubahan nyata, atau hanya memperdalam keretakan diplomatik dengan Tiongkok?
(Orbit dari berbagai sumber, 11 Februari 2026)
