Mundurnya Para Pimpinan BEI dan OJK Isyaratkan Masalah yang Bersifat Struktural dan Terakumulasi Lama
ORBITINDONESIA.COM - Setelah pengunduran diri Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman pada Jumat pagi, 30 Januari 2026, 4 pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul mengundurkan diri petang harinya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama 2 eksekutif utama OJK yakni Inarno Djajadi dan IB Aditya Jayaantara mundur sesaat setelah penutupan bursa. Tak lama kemudian, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara pun menyusul.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai mundurnya para petinggi BEI dan OJK merupakan sinyal baik untuk menguatkan kepercayaan investor. Namun, itu tidak cukup. Bursa perlu menyempurnakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan free float.
Ia mengingatkan kesepakatan Komisi XI dengan OJK dan BEI pada 3 Desember 2025. Antara lain kebijakan free float harus diarahkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham, mencegah manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta memperkuat pendalaman pasar modal.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang mundurnya petinggi BEI dan OJK tak terlepas dari tekanan pemerintah. Hal ini juga terindikasi melalui rencana pemerintah menambah porsi investasi saham Dana Pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20%.
Ia melihat rencana ini seperti hendak mengorbankan jasa keuangan untuk menahan keluarnya modal asing. Mundurnya 4 pejabat OJK, menurut Bhima, adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan pemerintah.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai, mundurnya pejabat OJK dan BEI kemungkinan atas desakan pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Desakan itu berkaitan dengan kegagalan menjalankan fungsi dan kebijakan yang diharapkan pasar. Pengunduran diri itu, menurut dia, justru menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat struktural dan telah terakumulasi cukup lama.
Pengamat pasar modal Hendra Wardhana melihat, dari sudut pandang pasar langkah tersebut mempertegas bahwa tantangan yang dihadapi bersifat struktural dan bukan sekadar persoalan teknis jangka pendek.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini ditutup menguat 97,40 poin atau 1,18% ke 8.329,60. Meski begitu, pergerakan IHSG melemah sebesar 6,94% dalam sepekan.
Dalam catatan BEI, pada hari Jumat asing mencatat net outflow sebesar Rp 1,53 triliun. Dan, dalam sepekan (26-30 Januari 2026), net outflow asing sebesar Rp 13,93 triliun. Ini merupakan outflow terburuk sejak 2024, bahkan melebihi rekor buruk pada pekan kedua April setelah pengumuman perang dagang yakni Rp 13,69 triliun sepekan (14-17 April 2025).
Rangkaian pengunduran diri pimpinan BEI dan OJK, serta arus keluar asing hampir Rp 14 triliun dalam sepekan, menegaskan pasar sedang merespons masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar fluktuasi indeks: krisis kepercayaan terhadap tata kelola dan independensi otoritas ekonomi.
Ketika regulator terkesan berada di bawah tekanan politik, baik melalui dorongan penggunaan dana pensiun dan asuransi sebagai “penyangga pasar”, maupun tarik-menarik kepentingan di tengah isu reshuffle dan pembiayaan BoP dari APBN, investor membaca satu sinyal utama: risiko kebijakan meningkat dan pagar institusional melemah.
Situasi ini diperparah oleh kesan inkonsistensi penegakan hukum dan konflik kepentingan di sektor sumber daya alam yang masih membayangi.
Namun, ada peluang koreksi: mundurnya para pejabat kunci, jika diikuti reformasi nyata atas free float, transparansi kepemilikan, dan penguatan independensi pengawas, bisa menjadi titik balik untuk membangun pasar yang lebih sehat.
Penguatan IHSG di akhir pekan menunjukkan bahwa kepercayaan belum hilang sepenuhnya. Ia menunggu satu hal: keberanian negara membuktikan bahwa stabilitas ekonomi dibangun lewat institusi yang kuat, bukan lewat intervensi jangka pendek.
(Sumber: BDS Alliance) ***
.jpeg)
