Pemerintah Tempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Prioritas Utama dengan Alokasikan Anggaran Rp335 Triliun

Nasional

ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas utama dengan mengalokasikan anggaran sangat besar Rp335 triliun dalam APBN 2026. Namun, ekonom mempertanyakan efeknya ke ekonomi.

Menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, anggaran besar MBG bisa memberi dorongan ekonomi yang signifikan, jika belanjanya benar-benar masuk ke sektor riil, seperti menyerap produksi petani, UMKM pangan, dan tenaga kerja lokal, sehingga efek penggandanya kuat.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, struktur belanja APBN 2026 belum tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Ia menilai, alokasi anggaran seharusnya difokuskan ke sektor yang lebih produktif agar belanja kementerian dan lembaga memiliki efek pengganda lebih besar. Ia menyebut sektor seperti perumahan rakyat, infrastruktur, pengembangan UMKM, pertanian, dan kelautan. Sementara belanja pertahanan, kepolisian, dan MBG, kata Wijayanto, idealnya dikurangi.

Dua pekan lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim anggaran MBG yang meningkat dari Rp 71 triliun tahun lalu menjadi Rp 335 triliun, akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Setiap kuartal, MBG akan menyalurkan Rp 80 triliun ke tingkat akar rumput, melampaui stimulus pemerintah pada kuartal I-2025 yang hampir Rp 37 triliun.

Penyaluran dana Rp 80 triliun ke masyarakat ini akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Seluruh SPPG diperkirakan akan mempekerjakan 3 juta orang.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah “Ipul” Yusuf mengatakan, bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama akan mulai disalurkan pada Februari 2026.

Bansos reguler ini berupa bantuan langsung tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BNPT). Menurut Ipul, bansos reguler ini akan dibagikan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat.

Penyaluran bansos akan dilakukan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Untuk keputusan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kata Ipul, masih menunggu perkembangan lebih lanjut dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo.***