Jepang Menunggu 5 Tahun untuk Pembelian Peralatan Militer AS Senilai $7,2 Miliar, Terlalu Lama
ORBITINDONESIA.COM - Hubungan pertahanan Jepang–Amerika Serikat yang selama ini kerap dianggap solid dan tanpa cela, ternyata ada ganjalan. Di balik aliansi keamanan yang kuat, ternyata tersimpan persoalan serius terkait pengadaan alutsista yang berdampak langsung pada kesiapan militer Jepang.
Investigasi di Jepang menemukan bahwa 118 kontrak pembelian peralatan militer dari Amerika Serikat—senilai lebih dari 7 miliar dolar AS—belum juga terealisasi meski sudah lebih dari lima tahun ditandatangani.
Penundaan yang sangat lama ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi telah memaksa Japan Self-Defense Forces (JSDF) bertumpu pada peralatan lama yang seharusnya sudah digantikan. Dalam konteks meningkatnya ketegangan di Asia Timur, terutama terkait China, Korea Utara, dan Rusia, kondisi ini jelas mengkhawatirkan Tokyo.
Akar persoalan terletak pada mekanisme Foreign Military Sales (FMS), skema resmi pemerintah AS untuk menjual senjata ke negara sekutu. Dalam sistem ini, Jepang—seperti banyak negara lain—harus membayar di muka, sementara harga final dan jadwal pengiriman hanya bersifat estimasi, bukan janji yang mengikat.
Penyelesaian akhir baru dilakukan setelah barang dikirim, dan jika ada kelebihan dana, barulah dikembalikan oleh pihak AS. Artinya, risiko keterlambatan sepenuhnya ditanggung oleh pembeli.
Masalah menjadi semakin kompleks karena Amerika Serikat memiliki hak untuk memprioritaskan kebutuhan militernya sendiri. Ketika terjadi krisis global, komitmen terhadap sekutu bisa terdorong ke belakang.
Invasi Rusia ke Ukraina menjadi contoh nyata. Sejak perang pecah, industri pertahanan AS dibebani permintaan besar untuk memasok Ukraina dan mengisi ulang stok militernya sendiri. Akibatnya, pesanan negara sekutu—termasuk Jepang—mengalami penundaan signifikan.
Secara politik, temuan ini membuka diskusi sensitif di Jepang. Di satu sisi, Jepang sangat bergantung pada AS sebagai penjamin keamanan utama. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada satu pemasok senjata kini terlihat sebagai kerentanan strategis. Jika alutsista penting tidak tiba tepat waktu karena perubahan prioritas Washington, maka kemampuan Jepang untuk merespons krisis regional ikut tergerus.
Dalam perspektif geopolitik yang lebih luas, kasus ini mencerminkan perubahan lanskap global. Perang Ukraina telah mengungkap keterbatasan kapasitas industri pertahanan Barat dan menunjukkan bahwa bahkan sekutu dekat pun tidak selalu menjadi prioritas utama.
Bagi Jepang, ini bisa menjadi momentum untuk mendorong diversifikasi sumber persenjataan, memperkuat industri pertahanan dalam negeri, dan meninjau ulang ketergantungan struktural pada FMS.
Singkatnya, berita ini bukan hanya soal keterlambatan pengiriman senjata, melainkan sinyal peringatan strategis: dalam dunia yang semakin penuh konflik, aliansi militer tetap tunduk pada kepentingan nasional masing-masing. Jepang kini dihadapkan pada dilema klasik sekutu: tetap bergantung pada payung keamanan AS, atau mulai membangun otonomi pertahanan yang lebih nyata demi menjamin kesiapan militernya sendiri.***
.jpg)
