Wow, Prabowo dan Netanyahu Akan Hadiri Rapat BoP di Washington AS
ORBITINDONESIA.COM - Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bersama kepala pemerintahan sekitar 20 negara, akan duduk bersama dalam rapat perdana Badan Perdamaian (Board of Peace/BoP), yang direncanakan digelar di Washington, AS, pekan depan.
Israel menyatakan resmi bergabung dalam BoP bentukan Presiden Donald Trump itu pada Rabu, 11 Februari 2026, sedangkan Indonesia sudah menyatakan bergabung pada 22 Januari 2026. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel karena Indonesia mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
Kementerian Luar Negeri RI sudah memastikan Presiden Prabowo akan hadir dalam rapat perdana BoP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin menyatakan, selain menghadiri rapat perdana BoP pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo juga akan menandatangani Kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS.
Dewan Perdamaian itu dibentuk Presiden Trump untuk menghentikan permusuhan Israel-Hamas di Jalur Gaza serta membangun kembali wilayah tersebut, yang hancur lebur dalam perang selama lebih dari 2 tahun.
BoP tidak berada di bawah otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam piagam BoP itu ditetapkan ketuanya adalah Presiden Trump, tanpa ada batas waktu.
Per hari ini, negara anggota BoP adalah AS, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kamboja, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Uzbekistan, dan Vietnam.
Ketika mengawali pembentukan BoP, Trump memilih 60 negara untuk bergabung. Namun, sebagian besar menolak. Bahkan mayoritas negara Eropa Barat yang merupakan sekutu dekat AS tidak ada yang mau bergabung. Alasan penolakan mereka beragam, tapi bermuara pada BoP tidak berada di bawah mandat PBB dan tidak secara jelas menyebut solusi 2 negara: Israel dan Palestina, sebagaimana dimandatkan PBB.
Dalam struktur organisasi BoP terdapat lembaga yang disebut International Stabilization Force (ISF), yang berisi tentara dari berbagai negara.
Tugas ISF menstabilkan kondisi Gaza supaya dapat tercipta kestabilan keamanan yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah tersebut. Indonesia menjadi negara pertama yang berkomitmen menyumbang 8.000 personel militer ke dalam ISF.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, mewanti-wanti supaya keterlibatan Indonesia dalam ISF tidak terjebak dalam agenda hegemonik Amerika Serikat.***
