ORBITINDONESIA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, secara tegas menolak politik identitas sebab bisa rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pemilu 2024.

"PBNU akan melawan. Kami bukan hanya menentang, bukan hanya menolak tapi kami juga akan melawan semua yang menggunakan politik identitas," kata Yahya Cholil Staquf akrab disapa Gus Yahya usai apel nasional Hari Santri 2022 di pondok pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu 22 Oktober 2022.

Gus Yahya menetang pihak-pihak yang memperalat agama sebagai senjata politik, karena bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga: Survei NEW INDONESIA: Setelah Deklarasi Anies Baswedan, Nasdem Merosot di Bawah Ambang Batas Parlemen

Baca Juga: Heru Budi Hartono Mesra dengan Gus Yahya PBNU, Ini yang Mereka Bahas

Gus Yahya berharap berlangsung demokrasi yang rasional.

"Kami meminta ke pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidatnya, siapa yang kinerjanya lebih baik, siapa yang integritasnya lebih baik, siapa yang moralnya lebih baik. Bukan soal identitas, bukan memperalat agama, bukan memperalat identitas primordial lainnya, termasuk memperalat NU, termasuk tempat ibadah. Kami akan lawan," kata Gus Yahya seperti dikutip OrbitIndonesia dari Antara. 

Menjelang Pemilu 2024, sejumlah nama sudah ramai diperbincangkan menjadi calon Presiden. Bahkan, ada partai yang sudah resmi mengusung calonnya untuk maju menjadi calon presiden.

Partai NasDem adalah salah satu yang sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan, dua pekan menjelang masa jabatannya habis sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024.

Baca Juga: Heru Budi Hartono: Revitalisasi Kali Ciliwung Hilir untuk Cegah Banjir

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024. Walaupun PSI tidak memiliki kursi di DPR.

Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi juga berpesan kepada semua pihak agar Pemilu 2024 tidak mengganggu stabilitas nasional, baik itu ekonomi, keamanan, sosial, dan politik.

"Jangan sampai perhelatan politik nanti di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, dan stabilitas sosial politik," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara HUT Ke-58 Partai Golkar Jakarta, Jumat. ***