Usulan Pilkada DPRD: Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?
ORBITINDONESIA.COM – Usulan Golkar agar pilkada dipilih melalui DPRD memicu pro dan kontra di kalangan parpol, mencerminkan dilema antara efisiensi dan demokrasi langsung.
Ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini bermula dari Rapimnas Partai Golkar 2025. Langkah ini dianggap sebagai solusi efisiensi, namun dinilai mundur oleh pihak yang mengedepankan demokrasi langsung.
Golkar dan beberapa parpol seperti PAN dan Gerindra mendukung usulan ini dengan alasan efisiensi biaya dan anggaran. Namun, PDIP tegas menolak, menyebutnya sebagai langkah mundur dari demokrasi partisipatif. Biaya pilkada langsung memang tinggi, mencapai Rp37 triliun pada 2024, namun benarkah biaya bisa menjadi alasan mengorbankan prinsip demokrasi?
Sementara partai seperti NasDem dan Demokrat menilai perubahan ini sah secara konstitusi, pertanyaannya adalah, apakah efisiensi dapat dibenarkan dengan mengorbankan partisipasi rakyat? Demokrasi bukan semata soal biaya, melainkan soal hak dan suara rakyat.
Perdebatan ini membuka mata kita tentang bagaimana demokrasi harus dikelola dengan cermat. Apakah efisiensi dapat sejalan dengan demokrasi langsung, atau kita berisiko mengorbankan salah satunya? Hanya waktu dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang akan menjawabnya.
(Orbit dari berbagai sumber, 7 Januari 2026).jpg)
.jpg)
