Polisi Israel Gerebek Kompleks UNRWA di Yerusalem Timur dan Ganti Bendera PBB dengan Bendera Israel
ORBITINDONESIA.COM — Otoritas Israel menggerebek kompleks UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina, di Yerusalem Timur yang diduduki pada hari Senin, 8 Desember 2025, menurunkan bendera PBB, dan mengibarkan bendera Israel, tulis kepala UNRWA Philippe Lazzarini di X.
Lazzarini mengatakan polisi Israel, didampingi oleh pejabat kota Yerusalem, "secara paksa" memasuki kompleks UNRWA, membawa "truk dan forklift."
"Semua komunikasi terputus. Perabotan, peralatan IT (Teknologi Informasi), dan properti lainnya disita," tambahnya.
Polisi Israel mengatakan kepada CNN dalam sebuah pernyataan bahwa operasi tersebut "dilakukan oleh Pemerintah Kota Yerusalem sebagai bagian dari prosedur penagihan utang." Polisi hadir "untuk mengamankan personel pemerintah kota," kata pernyataan itu.
Seorang juru bicara Pemerintah Kota Yerusalem mengatakan kepada CNN bahwa itu adalah "prosedur standar terhadap mereka yang tidak membayar pajak properti dan mengabaikan peringatan berulang kali."
"Ini menyusul serangkaian peringatan dan langkah-langkah awal terkait akumulasi utang pajak properti sekitar 11 juta shekel ($3,4 juta), yang telah lama belum dibayar," tambah juru bicara tersebut.
Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, membantah klaim pajak yang belum dibayar dalam konferensi pers hariannya pada hari Senin. "Hal ini tidak berlaku berdasarkan konvensi umum yang mengatur hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggota," ujarnya.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam "masuknya tanpa izin" oleh otoritas Israel. "Kompleks ini tetap menjadi milik Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat diganggu gugat serta kebal terhadap segala bentuk campur tangan lainnya," kata Guterres dalam sebuah pernyataan, mengutip kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB dan badan hukum internasional lainnya.
Israel telah lama berselisih dengan UNRWA, menuduhnya membantu Hamas dan menyerukan agar UNRWA dibubarkan sepenuhnya, meskipun badan tersebut telah berulang kali membantah klaim tersebut.
Sebelumnya pada hari Senin, Shosh Bedrosian, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menanggapi pertanyaan tentang serangan tersebut dengan mengatakan bahwa "UNRWA telah membuktikan kegagalannya yang sangat besar, dan sudah saatnya untuk dibubarkan."
Para pemimpin Israel telah berkampanye menentang UNRWA jauh sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, mengkritik peran organisasi tersebut di Gaza dan di tempat lain, serta definisi yang ditetapkan oleh UNRWA tentang warga Palestina mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi.
Pada akhir tahun 2024, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel dan melarang pejabat Israel menghubungi badan tersebut.
Bagi jutaan warga Palestina, UNRWA berfungsi sebagai pemerintahan paralel. UNRWA mendidik setengah juta siswa, mempekerjakan 3.000 tenaga medis profesional, dan membantu memberi makan hampir 2 juta orang.***
