Qatar Bantah Mendanai Hamas, Mengatakan Tidak Akan Menanggung Kerusakan yang Disebabkan Israel
ORBITINDONESIA.COM - Perdana Menteri Qatar menolak tuduhan bahwa Doha mendanai Hamas, dengan mengatakan bahwa negaranya tidak akan menanggung kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel.
Berbicara dalam wawancara dengan komentator AS Tucker Carlson di Forum Doha 2025 pada hari Minggu, 7 Desember 2025, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan keterlibatan Qatar dengan Hamas dimulai lebih dari satu dekade lalu atas permintaan Washington untuk memfasilitasi mediasi dan jalur gencatan senjata.
“Awal hubungan dengan Hamas… dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu… atas permintaan Amerika Serikat,” ujarnya. Kantor Hamas di Doha, tambahnya, “hanya digunakan untuk komunikasi dan memfasilitasi gencatan senjata, serta memfasilitasi bantuan ke Gaza.”
Sheikh Mohammed, yang juga seorang menteri luar negeri, mengatakan klaim bahwa Qatar mendanai Hamas tidak berdasar dan mengabaikan struktur pengawasan berlapis yang mengatur transfer bantuan.
“Saat ini, ketika mereka mengklaim bahwa ini adalah pendanaan Qatar untuk Hamas, itu tidak berdasar,” katanya. “Semua bantuan kami… disalurkan ke Gaza, sampai ke rakyat, dan melalui proses yang sangat transparan yang sepenuhnya disadari oleh Amerika Serikat.”
Ia mengatakan bahwa pemerintahan Israel dan lembaga keamanan mereka secara berturut-turut menyetujui dan mengoordinasikan pengiriman bantuan ke Gaza.
“Doha tidak akan membayar kerusakan yang disebabkan oleh Israel”
Menteri tersebut mengatakan serangan politik yang menargetkan Qatar memutarbalikkan perannya sebagai mediator yang berusaha meringankan penderitaan kemanusiaan dan menjadi perantara gencatan senjata.
“Kita telah melihat banyak upaya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun berdasarkan disinformasi dan menyebarkan kebohongan serta informasi palsu tentang Qatar untuk merusak hubungan antara Qatar dan Amerika Serikat.”
Ia menekankan bahwa Qatar akan melanjutkan dukungan kemanusiaan untuk Palestina tetapi tidak akan membayar untuk membangun kembali kerusakan yang disebabkan oleh serangan militer Israel.
"Kami akan terus mendukung rakyat Palestina. Kami akan melakukan apa pun untuk meringankan penderitaan mereka, tetapi kami bukanlah pihak yang akan menulis cek untuk membangun kembali apa yang dihancurkan orang lain," ujarnya.
"Pada dasarnya itulah posisi kami. Namun, kami juga tidak akan membiarkan rakyat Palestina mengemudi; mereka tidak dibantu, atau mereka tidak didanai," tambahnya.
Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Turki, Mesir, dan Qatar, serta didukung oleh AS, mulai berlaku pada 10 Oktober, menghentikan perang Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai hampir 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.***
