Supriyanto Martosuwito: Cerdas tapi Licik
Oleh Supriyanto Martosuwito, wartawan senior
ORBITINDONESIA.COM - Sebagai orang tua dari mahasiswa S2 penerima LPDP, sebagai bagian dari keluarga yang di antaranya ada yang mencari nafkah sebagai pekerja migran di negeri jiran, saya terusik dengan isu yang sedang ramai di dunia maya, terkait WNI di Inggris yang membanggakan passport Inggris untuk anaknya. Masalahnya tak sekadar anak jadi WNA melainkan komentarnya yang menyengat dan menyinggung banyak orang, khususnya netizen.
"I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ujar Dwi Sasetyaningtyas, alumnus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), setelah membuka amplop dari Home Office Inggris.
Kini pernyataannya menuai keamarahan publik. Sebab dia bagian dari generasi terdidik yang dibiayai negara — dari pajak rakyat — untuk belajar setinggi mungkin dan kembali ke tanah air untuk mengabdi. Nyatanya dia ingkar. Dia pintar, dia cerdas - dia dapat bea siswa dan kini dia durhaka kepada negeri kelahirannya.
Polemik tentangnya tak berhenti pada dirinya. Netizen kini membidik suaminya, Arya Iwantoro, yang tengah menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University dengan pendanaan LPDP - dibiayai negara juga. Dan belum membayar kembali dengan pengabdian kepada negara sesuai perjanjian.
Setelah meraih gelar doktor pada 2022, Arya bekerja sebagai peneliti pascadoktoral di University of Exeter selama sekitar 2,5 tahun, lalu melanjutkan kontrak sebagai Senior Research Consultant di University of Plymouth.
Seharusnya ada kewajiban bagi Arya untuk kembali dan mengabdi di Indonesia selama periode tertentu (skema 2N+1). Namun itu tidak dilakukannya. Suami isteri ini kini disorot karena bermasalah.
Penelusuran netizen bahkan mengungkap mertua Tyas yang ternyata pejabat negara yang sering dipanggil KPK. Bukan orang miskin sebagaimana dia pernah ceritakan.
Bima, mahasiswa yang paham lika liku beasiswa dan membongkar skandal itu - menyebut aksi pasangan Tyas dan Arya sebagai skenario “cerdas tapi licik” - dengan pergantian visa dependent, proses menuju permanent residence, hingga kemungkinan anak memperoleh kewarganegaraan asing.
NEGARA berinvestasi pada anak-anak bangsa terbaiknya dengan harapan akan kembali ke tanah air dan mengabdikan ilmunya, inovasinya, dan kepemimpinannya. Menjadi sosok yang mengubah lingkungannya, di sini - bersama masyarakat dan bangsa sendiri.
Beasiswa LPDP dari Kementrian Pendidikan dan Menteri Keuangan RI adalah kontrak moral antara individu dan negara. Dana itu berasal dari pajak, termasuk dari rakyat kecil yang mungkin tak pernah bermimpi kuliah ke Eropa, Amerika atau Australia.
Faktanya, pada Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro, menjadikan beasiswa LPDP sebagai galah untuk melompat tinggi dan meninggalkan negeri sendiri, dan asyik dengan masa depan keluarganya sendiri.
Dengan begitu, publik dikhianati dua kali: oleh tindakannya dan oleh kata-kata - yang sering dipostingnya di media sosial, yang kerap merendahkan pemerintah kita dan kewarganegaraannya sendiri.
Di akun sosial medianya Tyas tak ragu pemerintah kita diisi "orang orang bodoh". Padahal dia dikirim beasiswa ke sana atas campur tangan dan diurus orang orang pemerintah kita yang "bodoh" itu.
Indonesia kehilangan lagi, pasangan WNI cerdas yang kuliahnya dibiayai dengan pajak rakyat - tapi berkhianat. Sedangkan Negeri Inggris, tempat tinggalnya kini, menampung orang orang pintar yang lulus pendidikan di sana yang kita biayai. Benar kata Bima, mereka cerdas dan licik.
BANDINGKAN dengan para pekerja migran Indonesia, PMI. Mereka berangkat dengan biaya sendiri, sering dengan risiko tinggi, mempertaruhkan nyawa dan perlindungan minim.
Mereka bekerja keras demi keluarga di kampung halaman. Mereka mengirim devisa ratusan triliun rupiah per tahun. Tidak semua hidup mereka mudah. Namun jarang terdengar mereka mencemooh identitasnya sebagai WNI.
Ironisnya, justru dari kalangan paling terdidik — berwawasan global dan menikmati subsidi terbesar negara — muncul kesan ingin berjarak dari tanah airnya. Menjadikan bea siswa sebagai batu loncatan, bukan sarana pengabdian yang diperjuangkan untuk perbaikan negeri.
Kini nyata - menjadi pintar tidak otomatis membuat seseorang bermoral. Gelar doktor tidak menjamin kepekaan sosial. Justru karena mereka pintar, paham aturan, mereka lihai mengakalinya.
Padahal publik berharap banyak pada mereka. Sayangnya, malah ada yang mengingkari apa yang selama ini didapatnya - darimana dia berasal. Amanah yang diemban dari beasiswa LPDP sesungguhnya bukan sekadar administratif dan perjanjian hukum - melainkan etis.
Lebih jauh lagi, ini cermin bagi generasi terdidik Indonesia. Apa arti sukses? Apakah sekadar kenyamanan pribadi dan paspor yang lebih kuat? Ataukah kemampuan membawa perubahan bagi negeri yang membesarkannya?
Kalimat “cukup saya saja yang WNI” jelas lahir dari kekecewaan, mungkin dari frustrasi. Tetapi ia terasa menyakitkan karena diucapkan dari mahasiswa cerdas yang dikirim dengan duit negara - dari pengumpulan pajak rakyat miskin - dari seseorang yang dibesarkan oleh sistem yang sama - yang kini ia tinggalkan.
Negara kita tidak sempurna, tentu saja. Banyak kekurangan, banyak sistem yang perlu diperbaiki. Justru dengan kepintaran yang mereka miliki seharusnya ikut memperbaiki. Bukan mencemooh dari luar negeri dan lari. Jadi anak durhaka
Harapan negara dan bangsa menjadikan mereka teknokrat, nampaknya pupus.
Kini diminta satu hal sederhana: menepati janji. Dan entah dipenuhi atau tidak.
Jika tidak, maka yang runtuh bukan hanya reputasi pribadi, melainkan kepercayaan publik terhadap seluruh program beasiswa negara.
KASUS ini semoga tidak berhenti pada hujatan personal. Ia harus menjadi momentum evaluasi. Apakah pemberian beasiswa LPDP tepat sasaran? Apakah ada evaluasi? Apa pengawasan kewajiban pengabdian sudah tegas? Apakah transparansi alumni LPDP sudah memadai? Apakah sanksi benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu?
Setiap tahun, pemerintah mengirim ribuan mahasiswa ke universitas terbaik di luar negeri. Tahun 2026 ini, Kementrian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menyiapkan 5.750 kuota beasiswa LPDP. Dengan dana Rp1-1,5 miliar untuk masing masingnya.
Mereka diharapkan segera kembali dan menjadi pemimpin masadepan, namun jika yang terpilih seperti DS dan suaminya - LPDP sekadar menjadi galah untuk eksodus tenaga kerja berpendidikan, terampil, dan profesional ke negara maju (brain drain).
Rp1-Rp1,5 miliar angka yang sangat berarti bagi guru honorer di pelosok seantero tanah air - yang selama ini hanya menerima Rp300 ribu sebulan dan kini "dicuri" oleh mahasiswa cerdas yang lebih bangga jadi WNA.
Saya orangtua dari anak perempuan penerima LPDP di Australia. Keluarga besar saya di kampung banyak yang menjadi tenaga migran di negeri jiran. Isu ini relevan dengan kehidupan saya. Saya sedih dan marah dengan kejadian ini. ***
.jpeg)
