Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Komisi XI DPR RI: Masih Banyak Subsidi Dinikmati Orang Kaya atau Mapan
ORBITINDONESIA.COM - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menemukan masih banyak subsidi yang dinikmati orang kaya, atau yang masuk desil 8 (mapan), 9 (kaya), dan 10 (sangat kaya) di data sosial-ekonomi.
Data itu ditemukan saat rapat tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi di Komisi XI DPR RI bersama Danantara, PLN, Pertamina, KAI, dan sebagainya.
Menurut dia, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam penyaluran subsidi serta desainnya. Untuk itu, dia akan mendesain ulang subsidi agar tepat sasaran. Ia diberi target hingga semester I-2026, dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap selama dua tahun mendatang.
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat posisi uang primer atau M0 Adjusted pada November sebesar Rp 2.136,2 triliun, tumbuh 13,3% secara tahunan (yoy), melambat dibandingkan Oktober yang tumbuh 14,4% (yoy).
Kepala Dept Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 24,2% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,1% (yoy).
M0 Adjusted merupakan indikator uang primer yang telah disesuaikan untuk mengisolasi pengaruh penurunan giro bank di BI akibat kebijakan insentif likuiditas.
BI melaporkan cadangan devisa per akhir November sebesar USD 150,1 miliar, naik USD 0,2 miliar dari Oktober. Dalam laporannya, BI menyebut kenaikan tersebut bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri.
Sebagai informasi, pemerintah menerbitkan surat utang syariah atau sukuk dalam mata uang dolar AS sebesar USD 2 miliar pada 20 November. Terdiri atas USD 1,1 miliar untuk tenor 5 tahun dan USD 0,9 miliar untuk tenor 10 tahun. Masing-masing jatuh tempo pada 2030 dan 2035.
Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, regulasi tentang besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sudah diparaf. Namun ia enggan membocorkan besaran UMP yang diputuskan pemerintah.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Presiden Prabowo memberi sinyal akan turun langsung menangani polemik UMP seperti tahun lalu. Pada penetapan UMP 2025, Menaker Yassierli mengusulkan kenaikan upah minimum 6%, namun Prabowo menetapkan kenaikan lebih tinggi yakni 6,5%.***
