ORBITINDONESIA – Meja pengaduan era gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok yang kembai dihidupkan oleh Heru Budi Hartono langsung memperoleh sambutan dari warga.

Di hari pertama dibuka, Selasa 18 Oktober 2022, meja pengaduan kedatangan warga yang mengadukan permasalahan mereka. Mulai dari persoalan tanah sampai pungutan liar yang mencapai ratusan juta rupiah.

"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Ditata dengan Anggaran Lebih dari Rp1 Triliun, Taman Mini Indonesia Indah Kian Mentereng Namun Tetap Merakyat

Martina Gunawan mengaku dimintai uang dengan jumlah bervariasi mulai Rp150 juta sampai 2,5 persen dari harga total tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.

Permintaan uang itu, kata Martina Gunawan, untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.

Martina Gunawan mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik tapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019.

"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali baik ke gubernur yang lama maupun ke camat, wali kota, RT, RW, dan tidak ada sambutan untuk masalah kami," katanya.

Baca Juga: Paten! Heru Budi Hartono Kembali Hidupkan Meja Pengaduan Era Ahok Mulai Selasa Besok

Ia pun menyambut baik dibukanya kembali pos pengaduan di Balai Kota Jakarta itu setelah dihentikan pada 2017-2022 ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Ini sangat positif. Posko yang dibuka Pemprov DKI sekarang, saya sarankan untuk masyarakat yang ada persoalan apa pun, karena DKI Jakarta milik warga, milik semua," katanya.

Sedangkan persoalan dugaan pungutan liar juga diadukan warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tommy.

Ia mengadukan tentang permintaan uang Rp1.500.000 untuk calon Ketua Rukun Tetangga (RT) di Grogol Utara.

Baca Juga: ASN Balai Kota Sambut Heru Budi Hartono Penuh Suka Cita, Welcome Home

Pria tersebut mempertanyakan aturan terkait munculnya pungutan bagi calon ketua RT.

Pengaduan lain berkait banjir disampaikan warga Pulo Raya, Petogogan, Jakarta Selatan, Retno.

Ia mengadukan banjir yang melanda rumahnya yang selama tujuh tahun sejak 2013 sampai awal 2020 tidak pernah kena banjir.

Namun, sejak 2021 hingga saat ini rumahnya kebanjiran.

Baca Juga: Anies Sudah Lengser, Heru Budi Hartono Siap Gerak Cepat Atasi Banjir, Normalisasi Sungai Dilanjutkan

"Mumpung ada prioritas banjir, jadi saya gunakan kesempatan ini," kata Retno.

Sejak dibuka perdana pada pukul 08.00 hingga 09.30 di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, petugas jaga sudah menerima tujuh pengaduan darin warga.

Rinciannya, Jakarta Pusat ada satu aduan, Jakarta Timur (3), Jakarta Utara (1), Jakarta Selatan (2) dan Jakarta Barat nihil. ***