ORBITINDONESIA – Miris, sebanyak 686 perangkat desa, termasuk kepala desa (kades) telah menjadi bandit uang rakyat di desanya sendiri.

Sebanyak 686 bandit uang rakyat tersebut dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 601 perkara terkait penyelewengan dana desa sejak tahun 2012 hingga 2021.

"Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang Anda miliki itu wewenang publik tadi digunakan untuk kepentingan diri,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Selasa, 27 September 2022.

Baca Juga: KPK Sebut Ketua MA Dapat Dipanggil Soal Sudrajad Dimyati, Bandit Uang Rakyat di Mahkamah Agung

Demi mencegah para bandit uang rakyat ini melakukan prakteknya, KPK menggelar edukasi Desa AntiKorupsi tentang pencegahan korupsi kepada 7.809 kades di Jawa Tengah.

Agenda edukasi Desa AntiKorupsi itu sendiri diikuti 7.809 kepala desa/perangkat secara online dan perwakilan kades dari 29 desa se-Jateng serta dihadiri Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen.

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Desa Antikorupsi mengacu pada dua hal. Pertama komitmen pemdes melayani rakyat dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan.

Baca Juga: Jadi Bandit Uang Rakyat, Lukas Enembe Diminta Takut kepada Tuhan

Kedua, pemerintahan desa diminta untuk ttansparan dengan mengumumkan segala bentuk bantuan dan atau proyek yang sedang dikelola desa, dan masyarakat diminta untuk ikut mengawasi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, potensi korupsi oknum kades atau perangkat desa mungkin terjadi bila tidak ada integritas. Ini karena, pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan jumlah yang fantastis.

Selain dana desa adapula bantuan provinsi yang ditujukan untuk pengembangan desa mulai dari ketahanan, sarana prasarana hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Baca Juga: Rugikan Negara Rp690 Juta, Bandit Uang Rakyat di Ambon Divonis 5 Tahun Penjara oleh Majelis Hakim Tipikor

Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengatakan, edukasi Desa Antikorupsi merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Gowa Juni 2022, saat ajang penghargaan 10 desa antikorupsi.

"Pak Gubernur minta agar di setiap desa ada piloting (Desa Antikorupsi) tahun lalu ada satu (Desa Banyubiru-Kabupaten Semarang). Sekarang ada sekitar 26 masing-masing sudah ada desa percontohan antikorupsi," jelas Nurul.***