Pada dasarnya, masyarakatlah yang melegitimasi keberadaan negara. Maka legitimasi kekuasaan negara adalah didasarkan keinginan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.

Namun, keinginan atas kebebasan dalam masyarakat madani itu sendiri juga akan menimbulkan pertentangan. Dalam perspektif lain, negaralah yang akan mengontrol dan mensubornisasi masyarakat madani.

Di sisi lain, setiap kekuasaan yang menyimpang akan melahirkan despotisme. Maka muncul pandangan tentang kedaulatan rakyat atas negara, yang melahirkan konsep pemisahan antara masyarakat madani dengan negara, sekaligus penciptaan dan demokrasi (Budiarto, 2019).

Baca Juga: Mengenal Curacao, Negara Liliput Calon Lawan Timnas Indonesia

Wacana masyarakat madani mulai berkembang di Indonesia pada masa Orde Baru, sekaligus menjadi diskursus dalam wacana politik Indonesia.

Wacana ini berkembang terutama di kalangan intelektual muslim atau yang sering disebut “Muslim Tranformatif.”

Mereka terlibat dalam kelompok maupun lembaga, yang memiliki visi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Azyumardi Azra adalah salah satu cendekiawan muslim yang secara gencar membahas masyarakat madani dalam konteks Indonesia.

Baca Juga: Mulai Move On, Wika Salim Go Publik dan Mohon Doanya

Setelah jatuhnya Soeharto dan ambruknya rezim Orde Baru, wacana masyarakat madani mulai mengemuka kembali.