Peringatan UAE ke Netanyahu Sebelum Serangan Hamas 7 Oktober
ORBITINDONESIA.COM – Peringatan UAE ke Netanyahu sebelum serangan Hamas 7 Oktober kini mengguncang politik Israel menjelang pemilu. Laporan Haaretz menyebut Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed sudah mengingatkan bahwa Hamas menyiapkan operasi besar yang akan memicu pertumpahan darah.
Laporan itu berasal dari Haaretz, yang mengutip percakapan 10 hari sebelum 7 Oktober 2023 antara Mohammed bin Zayed dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam versi Haaretz, pemimpin UAE menyebut Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza saat itu, sedang merencanakan sebuah operasi.
Menurut Haaretz, bin Zayed memperingatkan operasi itu akan berujung darah, mengguncang kawasan, dan merusak Abraham Accords. Abraham Accords adalah paket normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk UAE.
Haaretz menulis Netanyahu merespons “relatif tenang” dan meyakinkan Israel siap menghadapi skenario apa pun. Ia juga disebut menilai ancaman yang lebih mungkin datang dari Tepi Barat yang diduduki.
Serangan 7 Oktober kemudian terjadi dan menjadi titik balik perang. Militan Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang, menurut angka yang disebut dalam artikel.
Konflik berlanjut dan menelan korban tambahan dari pihak Israel, terutama tentara, dalam pertempuran yang disebut meluas ke Gaza, Lebanon, dan Iran. Di tengah tekanan publik, Netanyahu menolak seruan penyelidikan resmi pemerintah atas peristiwa seputar 7 Oktober.
Jika peringatan UAE benar, maka persoalannya bukan sekadar “kegagalan intelijen,” melainkan kegagalan membaca sinyal strategis dari mitra regional. Peringatan kepala negara bukan pesan sembarangan, karena biasanya disampaikan setelah disaring oleh kalkulasi diplomatik yang ketat.
Haaretz menggarisbawahi detail penting: Netanyahu disebut menggeser fokus ancaman ke Tepi Barat. Pergeseran fokus seperti ini kerap menjadi akar salah-alokasi kesiapsiagaan, ketika aparat menempatkan sumber daya pada risiko yang salah.
Kantor Netanyahu membantah keras dan menyebut laporan itu “kebohongan mutlak.” Mereka mengatakan Netanyahu tidak berbicara dengan presiden UAE “pada periode yang dimaksud” dan tidak menerima peringatan.
Pernyataan Netanyahu juga membuka celah: bila ada informasi relevan, katanya, itu disalurkan lewat kanal intelijen kedua negara. Ini secara implisit mengakui adanya mekanisme berbagi informasi, namun mengaburkan apakah peringatan pernah masuk dan pada level mana ia dibaca.
Kementerian Luar Negeri UAE memilih tidak mengomentari “spekulasi” tentang percakapan pemimpin. Namun mereka menegaskan komunikasi Israel-UAE tetap terbuka dan langsung sejak hubungan formal terjalin lima tahun lalu, serta intelijen relevan “telah dan terus” dikomunikasikan saat diperlukan.
Di titik ini, publik dihadapkan pada dua narasi yang sama-sama politis. Haaretz menaruh beban pada keputusan pemimpin, sementara kantor Netanyahu menutup ruang verifikasi dengan penolakan total dan mengalihkan isu ke prosedur intelijen.
Fakta bahwa Netanyahu menolak penyelidikan resmi memperbesar kecurigaan, karena penyelidikan adalah cara paling kredibel untuk menutup spekulasi. Tanpa mekanisme akuntabilitas, ruang publik akan dipenuhi bocoran, bantahan, dan perang persepsi.
Pemilu nasional bulan depan membuat semua detail menjadi amunisi kampanye. Gadi Eisenkot, mantan jenderal senior yang disebut sebagai lawan utama Netanyahu, menuduh Netanyahu mengabaikan “puluhan peringatan” sebelum serangan dan menulis, “Ia tidak layak.”
Naftali Bennett juga menyerang dari sisi tanggung jawab personal. Ia menyatakan Netanyahu memikul “tanggung jawab pribadi dan langsung” atas kegagalan yang menyebabkan kematian ribuan warga Israel pada masa kepemimpinannya.
Inti persoalan bukan hanya apakah Netanyahu menerima telepon dari Mohammed bin Zayed, melainkan apakah sistem kepemimpinan Israel mampu menafsirkan ancaman yang datang dari berbagai lapis. Ketika peringatan dari mitra Abraham Accords saja diperdebatkan, publik berhak mempertanyakan kualitas koordinasi dan budaya pengambilan keputusan.
Penolakan total dari kantor Netanyahu terdengar tegas, tetapi tidak otomatis menjawab pertanyaan yang lebih besar. Jika memang tidak ada percakapan, mengapa tidak membuka jalur audit komunikasi dan kronologi intelijen agar isu berhenti menjadi rumor yang menggerus kepercayaan?
Di sisi lain, Haaretz juga harus diuji dengan standar verifikasi yang tinggi, karena detail percakapan pemimpin negara adalah klaim besar. Namun justru karena klaimnya besar, respons terbaik adalah transparansi institusional, bukan sekadar bantahan politik.
Kisah ini menunjukkan rapuhnya sebuah “normalisasi” ketika perang kembali meledak. Abraham Accords bukan hanya seremoni diplomatik, tetapi janji stabilitas, dan setiap tanda bahwa Israel mengabaikan peringatan mitra dapat mengikis kepercayaan regional.
Pada akhirnya, 7 Oktober adalah tragedi manusia dan kegagalan negara sekaligus. Ketika korban sudah jatuh dan perang melebar, pertanyaan tentang siapa tahu apa, kapan, dan mengapa tidak bertindak, menjadi kewajiban moral, bukan sekadar isu kampanye.
Peringatan UAE ke Netanyahu sebelum serangan Hamas 7 Oktober, jika terbukti, akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam membaca kegagalan awal tragedi tersebut. Jika tidak terbukti, bantahan tanpa audit tetap meninggalkan lubang besar yang terus mengundang kecurigaan.
Negara yang kuat bukan negara yang tak pernah salah, melainkan negara yang berani memeriksa kesalahannya dengan jujur. Pertanyaannya kini sederhana namun tajam: Israel ingin menyembuhkan luka 7 Oktober dengan kebenaran yang diuji, atau dengan narasi yang dipertahankan?
(Orbit dari berbagai sumber, 12 September 2026)
