ORBITINDONESIA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, sebanyak Rp354,09 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan untuk mendukung kelangsungan hidup anak yatim piatu, melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu atau Atensi Yapi.

“Hingga 30 Juni 2025 tercatat sudah 134.718 orang menerima manfaat Program Atensi Yapi dengan nilai realisasi sebesar Rp354,09 miliar,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, anggaran disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Sosial (Kemensos), tepatnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang kemudian dilaksanakan melalui Program Atensi Yapi.

Baca Juga: Tentang Uang Hotel, Wamensesneg Juri Ardiantoro: Sikap Menkeu Sri Mulyani Wakili Posisi Pemerintah

Sasaran Program Atensi Yapi adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu.

Dengan adanya bantuan sosial Atensi Yapi, kata dia, diharapkan anak-anak dapat mencapai keberfungsian sosial individu, memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, mengatasi masalah dalam kehidupan, dan mampu mengembangkan potensi diri.

Sri Mulyani menyatakan, APBN bukan sekadar angka, tetapi wujud kepedulian. Program Atensi Yapi pun dikatakan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan nutrisi, vitamin, dan gizi bagi anak-anak yatim piatu.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Deregulasi Jadi Kunci Percepatan Investasi Indonesia

“Kita ingin mereka dapat mengembangkan potensi diri dan mewujudkan cita-citanya. APBN akan terus bekerja melindungi kelompok yang rentan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Sebagai informasi Kemenkeu telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp48,8 triliun per 31 Mei 2025, setara 32,6 persen dari target APBN.

Lebih spesifik penyaluran bansos sembako telah mencapai Rp20,26 triliun yang diterima oleh 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 9 Juli 2025, setara 97,22 persen dari target 18,8 juta KPM.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Investasi Danantara Harus Demi Kepentingan Publik

Menkeu menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan tiap masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.***