ORBITINDONESIA.COM - Kepastian pasokan dan ketersediaan infrastruktur gas dinilai menjadi kunci dalam menguatkan transisi energi yang nantinya dapat mendukung program swasembada energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM, Mirza Mahendra dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025, menyampaikan dengan meningkatnya kebutuhan gas domestik maka tentunya harus diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Mirza mengatakan, pemerintah saat ini sedang melaksanakan beberapa proyek infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia seperti pembangunan pipa gas, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), floating storage regasification unit (FSRU), terminal, dan sejumlah proyek yang diupayakan untuk dapat memenuhi permintaan energi utamanya gas dalam negeri.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengejar Mission Impossible Kemandirian Energi Indonesia

"Pembangunan ini jelas membutuhkan investasi dari seluruh kalangan industri. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program pengembangan gas dalam negeri ditujukan untuk mendukung swasembada energi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden," kata Mirza.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menyatakan, dalam kurun waktu 10 tahun atau seperti yang tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 10,3 gigawatt (GW) sehingga sangat dibutuhkan keandalan serta kepastian pasokan gas.

Untuk 2025, tambahan kapasitas sebesar 0,4 GW. Kemudian, 2026 sebesar 1,6 GW lalu, 2027 sebesar 3,8 GW. Selanjutnya, 2028 sebesar 1,1 GW, 2029 mencapai 2,4 GW serta 2030 sebesar 0,7 GW.

Baca Juga: Melistriki Pedalaman Mentawai Sumatra Barat Melalui Sinergi Energi

Selanjutnya, untuk 2031 hingga 2033 tambahan masing-masing sebesar 0,1 GW dan terakhir 2034 ada tambahan sebesar 0,2 GW.

"PLN EPI mengharapkan kepastian alokasi gas baik dari sumber domestik ataupun sumber lainnya. Selain itu kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah dalam setiap proses pengembangan infrastruktur gas termasuk perizinan dan pendanaan," kata Rakhmad.

Sementara itu, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Rayendra Sidik menyatakan, pada dasarnya produksi gas Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri termasuk untuk pembangkit listrik, hanya saja para produsen gas sudah terlanjur meneken kontrak jangka panjang dengan para pembelinya di luar negeri.

Baca Juga: Danantara Fasilitasi Pertamina dan PLN Kembangkan Energi Panas Bumi

Untuk itu, sambil menunggu pasokan gas lain yang berasal dari temuan-temuan cadangan gas baru, maka Pemerintah berinisiatif untuk menjalankan strategi swap.