ORBITINDONESIA.COM - Presiden AS Donald Trump, Rabu, 30 Juli 2025, menandatangani perintah eksekutif baru untuk meningkatkan tarif ekspor Brasil secara drastis, tetapi menciptakan celah untuk beberapa produk.

Gedung Putih mengatakan, Trump menaikkan tarif menjadi 50 persen "untuk menangani kebijakan, praktik, dan tindakan terbaru Pemerintah Brasil yang merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat."

Gedung Putih mengutip persidangan yang sedang berlangsung terhadap mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro, sekutu politik Trump yang menghadapi tuduhan percobaan kudeta di Brasil.

Baca Juga: Pele Meninggal Dunia, Presiden Brazil Umumkan Berkabung Tiga Hari

Perintah Trump menyatakan bahwa persidangan tersebut setara dengan penganiayaan politik, dengan mengatakan bahwa Bolsonaro telah "didakwa secara tidak adil" atas beberapa kejahatan.

Beberapa barang diberikan pengecualian berdasarkan perintah Trump, termasuk pesawat sipil dan suku cadang yang kemungkinan menguntungkan perusahaan kedirgantaraan Brasil Embraer, bubur kayu, logam mulia, energi dan produk energi, serta pupuk. Jus jeruk juga dikecualikan.

Tarif baru akan berlaku mulai 6 Agustus setelah masa berlaku tujuh hari ditutup.

Baca Juga: Presiden Brasil Lula da Silva Kecam Kebijakan Anggaran NATO yang Picu Perlombaan Senjata

Trump telah berjanji untuk menaikkan tarif terhadap Brasil hingga 50 persen kecuali Presiden Brasil Lula da Silva menghentikan persidangan Bolsonaro yang sedang berlangsung.

Kementerian Keuangan AS dan Departemen Luar Negeri AS sebelumnya mengumumkan sanksi terhadap Mahkamah Agung Brasil yang mengawasi persidangan tersebut.

Kementerian Keuangan AS menuduh Alexandre de Moraes menggunakan wewenangnya "untuk mengizinkan penahanan pra-persidangan sewenang-wenang dan menekan kebebasan berekspresi."

Baca Juga: Sekjen NATO Mark Rutte Berharap China, India, Brasil Menekan Rusia Terkait Tarif Trump

"Alexandre de Moraes telah mengambil tanggung jawab untuk menjadi hakim dan juri dalam perburuan ilegal terhadap warga negara dan perusahaan AS dan Brasil," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.***