ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah memberikan 1.975 rumah bagi alim ulama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai dukungan bagi para tokoh spiritual, guru ngaji, dan dai, atas kontribusi dalam membangun bangsa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan di Jakarta, Sabtu malam, 26 Juli 2025, bahwa inisiatif itu adalah dukungan pemerintah bagi para tokoh spiritual, guru ngaji, dan dai, atas kontribusi dalam membangun bangsa.

"Sejak didirikan pada 26 Juli 1975 MUI telah menjadi pilar moral, kompas spiritual dan rujukan, serta juga memberikan nasihat kepada pemerintah bangsa dan negara ini seperti yang tadi Pak Kyai Maruf Amin sampaikan," kata Maruarar Sirait.

Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait: Lahan Penjara di Kota Bakal Dialihfungsi Jadi Perumahan

Dia juga berbincang dengan dua penerima rumah subsidi tersebut. Seorang guru mengaji dari Yayasan Insan Madani Bogor, Anwar, mengaku bahagia menempati rumah subsidi tersebut bersama keluarganya, karena airnya bersih, pengelolaan sampahnya baik, dan keamanan lingkungannya terjaga.

Anwar menyebutkan, sebelumnya dia mengontrak di Bekasi dengan harga hampir Rp1 juta. Adapun rumah subsidi, kata dia, dicicil sebesar Rp1,1 juta per bulan.

"Bayangin Pak Kyai, dengan ngontrak satu juta rupiah. Sekarang beliau ini, Pak Anwar dengan 1,1 juta, dia sudah bisa memiliki rumah sendiri Pak. Bukan dengan mengontrak lagi, Pak. Cuma beda 100 ribu," katanya.

Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait: Dukungan BCA Perkuat Pembiayaan Rumah Rakyat

Senada diungkapkan guru Bahasa Arab di sebuah madrasah di Depok, Mafaza Adinda Rosa. Ia mengambil rumah subsidi di Bekasi. Dinda menyebutkan selain rumahnya yang bagus, warga di lingkungan perumahan subsidi itu juga mudah bergaul, sehingga dia senang tinggal di sana.

Maruarar pun meminta dukungan dan doa dari MUI agar pihaknya dapat membangun dan membiayai lebih banyak rumah subsidi, mengingat manfaatnya yang besar bagi rakyat.

Dalam kesempatan itu dia menjelaskan saat ini ada backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan sebanyak 9,9 juta rumah. Untuk itu, katanya, pemerintah mengatasinya melalui sejumlah kebijakan bagi rakyat kecil, yakni menggratiskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang biasanya bayar 5 persen.

Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Segera Bentuk Asosiasi Penghuni Rusun dan Rumah Subsidi

Yang kedua, katanya, menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.