Internasional
Amir Saeid Iravani: Iran Desak PBB Agar Fasilitas Nuklir Israel Juga Diawasi IAEA
Reaktor nuklir Dimona milik Israel yang dirahasiakan (Foto: Youtube)
ORBITINDONESIA.COM - Iran menyerukan agar fasilitas nuklir Israel ditempatkan di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), kata perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, Minggu, 22 Juni 2025.
"Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak berdasarkan Bab 7 Piagam PBB dan memperbaiki ketidakadilan dan pelanggaran berat tersebut dengan: … Menempatkan fasilitas nuklir Israel di bawah perlindungan Badan (Badan Tenaga Atom Internasional/IAEA)," kata Iravani dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Pada hari yang sama, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan siap melakukan perjalanan ke Iran guna memastikan penerapan teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai, serta menekankan potensi perluasan kehadiran IAEA di Iran jika diizinkan.
Baca Juga: Iran Ancam Serang Pemasok Senjata ke Israel
"Saya siap untuk segera melakukan perjalanan dan untuk terlibat dengan semua pihak terkait guna membantu memastikan perlindungan fasilitas nuklir dan penggunaan teknologi nuklir secara damai yang berkelanjutan sesuai dengan mandat IAEA," kata Grossi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait serangan AS terhadap Iran.
Sebelumnya, NBC News, Kamis, 19 Juni 2025 menyatakan, berdasarkan data Federasi Ilmuwan Amerika dan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, sebuah organisasi internasional independen yang didedikasikan untuk meneliti pengendalian dan pelucutan senjata, diperkirakan bahwa Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir.
Namun, karena sikap resmi Israel yang dinilai ambigu mengenai program nuklirnya, organisasi-organisasi tersebut menemui kesulitan untuk menentukan sejauh mana kemampuan nuklir Israel.
"Mereka (Israel) sengaja merahasiakan kemampuan nuklirnya dan itu bagian dari kebijakan yang mereka ikuti," kata John Erath, direktur kebijakan senior di Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi, dalam wawancara telepon, Rabu, 18 Juni 2025, dikutip dari NBC News.
Erath mengatakan bahwa kebijakan itu kemungkinan sebagian dilakukan Negeri Zionis tersebut untuk memastikan bahwa "lawan potensial Israel tidak akan tahu apa yang dapat mereka lakukan jika terjadi krisis."***