ORBITINDONESIA.COM - Syarikah atau perusahaan pelayanan jemaah haji yang bermasalah harus dievaluasi karena tak layak dipertahankan, kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.

Cucun Ahmad Syamsurizal menilai, sistem multisyarikah dalam penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi DPR RI.

"Pelayanan yang tidak optimal dari sejumlah syarikah menjadi alasan kuat perlunya peninjauan ulang terhadap sistem yang kini digunakan," kata Cucun Ahmad Syamsurizal dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 29 Mei 2025.

Baca Juga: Gantikan Ibunda yang Wafat, Inayatul Muthmainnah Temani Ayahnya Pergi Haji ke Tanah Suci

Wakil rakyat ini lantas berkata, "Kalau syarikahnya tidak bagus dalam melayani, kenapa harus dipakai lagi? Evaluasi ini harus dilakukan serius."

Menurut dia, temuan-temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi mendalam oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup akomodasi, tetapi juga seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah.

"Semua aspek akan dievaluasi. Nanti Panja akan menyusun laporan lengkap yang menjadi dokumen resmi negara tentang pelaksanaan haji tahun ini," katanya.

Baca Juga: Wow, Irminia Izhma Daniah, Calon Haji Termuda Sulawesi Tengah Berusia 18 Tahun Asal Kota Palu

Terkait dengan sistem multisyarikah, dia membuka kemungkinan ada perampingan jumlah penyedia layanan asal Arab Saudi jika terbukti tidak efektif.

Saat ini, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan syarikah, yang menurutnya terlalu banyak dan koordinasinya sulit dikendalikan.

"Kalau cukup dengan empat, kenapa harus delapan? Yang penting syarikah itu bisa bekerja sama satu sama lain, terutama dalam menangani perbedaan layanan akomodasi dan transportasi," kata dia.

Baca Juga: Kemenkes Imbau Jamaah Haji Indonesia Waspadai Penularan MERS-CoV Selama di Tanah Suci

Ia menekankan bahwa koordinasi antarsyarikah menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan jemaah. Jika tidak ada perbaikan, DPR akan mendorong Pemerintah untuk tidak lagi menggunakan syarikah yang dianggap gagal dalam memberikan layanan optimal.