ORBITINDONESIA.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2025 menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan, guna memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan sesuai amanat undang-undang pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

“Setelah ada gubernur, tentunya harus sudah ada pembangunan infrastruktur. Dalam arti, kita harus bangun kantor gubernur dan seluruh sarana pemerintahan,” kata Ribka Haluk saat meninjau langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya, Jumat, 16 Mei 2025.

Ribka Haluk hadir bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri, dua direktur jenderal terkait, serta Komisi II DPR RI yang selama ini mengawal pembentukan DOB di Papua. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan pembangunan fisik pusat pemerintahan.

Baca Juga: TNI Dukung Pemulihan Situasi Usai Serangan OPM di Distrik Anggruk, Yakuhimo, Papua Pegunungan

Dia menegaskan, Kemendagri mendukung penuh langkah Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang telah menetapkan Gunung Susu sebagai lokasi baru KIPP. Lokasi ini dinilai layak, strategis, dan tidak bermasalah secara hukum karena merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

“Nanti kita bantu proses seperti itu. Kita sudah siap 100 persen. Makanya saya bawa dirjen dua untuk kita dampingi,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menjelaskan bahwa pemindahan lokasi KIPP dari Walesi ke Gunung Susu dilakukan karena pertimbangan keamanan dan kepastian hukum. Lokasi lama masih menyisakan sengketa lahan adat, sementara Gunung Susu merupakan aset pemerintah yang sudah siap digunakan.

Baca Juga: Baznas Jayawijaya, Papua Pegunungan: Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah Rp1,2 Miliar

“Ini tanah yang tidak bermasalah. Saya tahu persis prosesnya karena tahun 1993 saya Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya saat penyerahan lahan ini,” tambah John.

Dia menambahkan seluruh pembangunan kantor pemerintahan akan menggunakan anggaran pusat (APBN), sedangkan tugas Pemprov adalah menyiapkan lahan. Pembangunan di Gunung Susu juga akan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.

“Bukit di depan ini yang akan kita ratakan untuk bangunan, tapi alam sekitar tidak akan diganggu,” jelasnya.

Baca Juga: Disdikbud Papua Pegunungan Pastikan Makan Bergizi Gratis Berjalan di Delapan Kabupaten

Kunjungan ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Giri Ramanda N. Kiemas, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, serta perwakilan kementerian/lembaga. Rombongan disambut secara adat oleh masyarakat setempat dengan yel-yel khas Wa-Wa-Wa sebagai simbol semangat dan dukungan masyarakat pegunungan.