Ketua KPK Harap Film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" Jadi Autokritik Bagi Masyarakat
- Penulis : Mila Karmila
- Sabtu, 10 Mei 2025 04:15 WIB

ORBITINDONESIA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" yang diproduksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dapat menjadi autokritik bagi masyarakat.
"Kita bisa mengoreksi terhadap diri kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita kerjakan, untuk perbaikan-perbaikan masa depan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di salah satu bioskop di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Mei 2025.
Ia optimistis bahwa film tersebut dapat meningkatkan upaya pencegahan korupsi di masyarakat dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Dukung Presiden Prabowo untuk Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Karena itu, dia mendorong agar "nonton bareng" film tersebut diupayakan pemerintah melalui kementerian/lembaga hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kemudian yang berikutnya, ini juga harus kita berdayakan, 'influencer' (pemengaruh), kemudian kelompok-kelompok tertentu, untuk bisa melihat bahwa film ini bermanfaat bagi semuanya," ujarnya.
Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan bahwa film "Nyanyi Sunyi dalam Rantang" merupakan wujud nyata dari upaya komunikasi publik yang dilakukan Stranas PK.
Baca Juga: KPK Berkoordinasi dengan APH Korea Selatan Terkait Kasus PLTU Cirebon dengan Tersangka Herry Jung
"Kami percaya bahwa pencegahan korupsi bukan hanya soal perbaikan tata kelola, tetapi juga tentang narasi yang kuat dan kesadaran kolektif yang terbangun," katanya.
Melalui kisah-kisah yang terinspirasi dari realitas pahit dan ketidakadilan, film ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan menuntut transparansi.
Pada kesempatan yang sama, sutradara "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang", Garin Nugroho berharap filmnya dapat memicu karya lain dengan tema serupa.
Baca Juga: KPK Tunjuk Budi Prasetyo Jadi Juru Bicara
"Semoga dari renungan itu akan banyak film-film tentang masalah-masalah hukum karena memang hukum dan masalah korupsi menjadi sesuatu yang sistemis dan jarang ditayangkan ataupun dibuka dengan suatu partisipasi yang cukup serius," kata Garin.***